Pemerintah Masih Belum Tetapkan Status Pendukung ISIS

Reporter

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah masih belum memastikan status kewarganegaraan 689 orang Indonesia (WNI) pendukung ISIS yang diduga menjadi teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters (FTF). Pemerintah, kata Moeldoko, masih perlu memverifikasi nama-nama mereka.

"Jadi (jumlahnya) sementara seperti itu kan, bisa kurang bisa lebih. Itu lah perlu diverifikasi," kata Moeldoko saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.

Setelah diverifikasi, data akan dikelompokkan dan dilihat kewarganegaraannya. “Isunya ada yang bakar paspor. Itu perlu dilihat lagi.”

Verifikasi, kata dia, perlu dilakukan karena beberapa nama dari daftar FTF itu bisa saja bisa dipulangkan. Ia hanya mencontohkan terhadap anak di bawah umur yatim piatu, yang masuk dalam daftar itu.

Moeldoko mengatakan saat ini sulit memvalidasi data tentang 689 orang itu. Banyak di antaranya yang terpecah belah, karena serangan yang dilakukan pemerintah Turki. "Di Turki kan ada serangan dari pemerintah Turki, di salah satu wilayah Kurdi, sehingga mereka itu terpencar-pencar."

Saat ditegaskan apakah pemerintah telah memastikan bahwa para pendukung ISIS tak lagi dianggap warga negara Indonesia, Moeldoko nampak belum terlalu yakin memberi jawaban. "Ya, tadi itu, perlu verifikasi tadi. Intinya itu."

Kemarin, pemerintah memutuskan tak akan memulangkan para pendukung ISIS tersebar di sejumlah negara. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mereka mengancam keselamatan seluruh warga Indonesia jika dipulangkan. Mahfud menyebut mereka sebagai virus yang bisa merusak dari dalam.






Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

6 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

6 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

6 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

9 hari lalu

Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN.


Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

10 hari lalu

Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

10 hari lalu

Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

Jokowi menandatangani inpres yang memerintahkan instansi pemerintah pusat hingga daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.


Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

10 hari lalu

Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

Jokowi memerintahkan setiap menteri hingga kepala daerah menyusun regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik


Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

11 hari lalu

Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

Moeldoko menyatakan pencairan dana klaim kesehatan di fasilitas kesehatan milik TNI terhambat sehingga mengganggu operasional.


Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

11 hari lalu

Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

Presiden Jokowi telah meneken kepres pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR.


Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

12 hari lalu

Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

Demo menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas dan massa bertahan hingga malam hari