Politikus PDIP Effendi Simbolon Sebut Jokowi Salah Susun Kabinet

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus PDIP Effendy Simbolon, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah, host Margi Syarif, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, dan Politikus PKB Luluk Nur Hamidah, dalam acara diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Politikus PDIP Effendy Simbolon, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah, host Margi Syarif, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, dan Politikus PKB Luluk Nur Hamidah, dalam acara diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menilai ada kesalahan dalam susunan Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Setelah 100 hari kerja, sejumlah menteri di kabinet dinilai tak dapat menunjukkan kemampuannya.

    Effendi menyebut susunan kabinet sekarang bukanlah tim impian. "Ya lagi-lagi ada political appointee, ada contractor appointee, ada orang-orang yang gak ada urusannya tapi posisinya di situ," kata Effendi dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.

    Effendi menyoroti posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo. Ia mengatakan menteri-menteri ini melakukan perubahan yang terlalu revolusioner.

    Ia mencontohkan seperti Nadiem yang menghapus Ujian Nasional dan Eddy yang mengoreksi banyak aturan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Perubahan terus dilakukan seakan melupakan bahwa aturan yang diubah juga dibuat oleh Menteri di era Jokowi periode pertama.

    "Berarti kebijakan Jokowi sendiri dia koreksi. Poinnya adalah semua kementerian selalu melakukan evaluasi, perubahannya langsung timur barat. Seperti pemerintahan baru yang mulai dari nol," kata Effendi.

    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, mengatakan Jokowi akan tetap terbuka menerima masukkan dari siapapun. Meski begitu, ia menilai terlalu cepat jika menilai kinerja para menteri hanya berdasarkan 100 hari kerja.

    "Saya kira masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi secara mendalam, menyeluruh, dan objektif terhadap kompetensi seorang yang duduk di Kabinet," kata Donny.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.