Terlambat Tahu Harun Masiku Pulang, Imigrasi Kukuh Sistem Eror

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menggelar konferensi pers terkait keberadaan tersangka dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku di Gedung Imigrasi Kemenkumham pada Rabu, 22 Januari 2020. Tempo/Halida Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berdalih keterlambatan data soal kepulangan Harun Masiku akibat sistem baru yang diberlakukan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan sejak 2017, mereka rutin mengadakan perubahan terhadap sistem data informasi yang ada di setiap terminal bandara.

Setelah sistem di Terminal 3 ajek, Ronny kemudian memasang sistem itu di Terminal 2F. "Terminal 2F ini kan baru untuk kegiatan penerbangan internasional, nah kami berupaya mengikuti kebijakan yang juga dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura," ujar Ronny, Jumat, 24 Januari 2020.

Ronny mengatakan, saat sistem baru dipasang, ia harus melatih anak buahnya agar bisa mengoperasikan. Apalagi sistem baru itu juga dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti pemberian izin kepada tenaga kerja dan investor asing.

Dari sini kemudian, kata Ronny, terjadi keterlambatan pengiriman data. "Info tidak langsung terkirim ke pusat data sehingga kalau kami ditanya, kami tidak bisa secara real time mengetahui yang melintas di 2F," kata dia. Ia pun menegaskan insiden ini pertama kalinya ada kesalahan data.

Menindaklanjuti ini pun, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bakal membentuk tim gabungan bersifat independen Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Inspektur Jenderal Jhoni Ginting mengatakan, tim gabungan ini terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ombudsman RI.

"Tujuan dibentuknya ini dalam rangka untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia," ujar Jhoni di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 Januari 2020. 






Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

1 hari lalu

Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

Kalangan pelaku usaha jasa pengurusan izin tinggal sementara (ITAS) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negera Asing mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Imigrasi memangkas lebih pendek jalur birokrasi


Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang

3 hari lalu

Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang

Cekal, cegah tangkal merujuk pada istilah dalam bahasa Belanda, yakni blokkering yang berarti penutupan dan signalering yang berarti mengamati.


Imigrasi Kupang Periksa Dokumen Penumpang Kapal Pesiar Asal Perancis

4 hari lalu

Imigrasi Kupang Periksa Dokumen Penumpang Kapal Pesiar Asal Perancis

Kapal pesiar berbendera Prancis itu sedang menuju Pink Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat.


Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

7 hari lalu

Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

Hasto Kristiyanto diminta tak menyebarkan hoaks tanpa bukti yang jelas.


Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

12 hari lalu

Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

Cekal atau pencegahan dalam keimigrasian larangan bersifat sementara terhadap orang tertentu keluar negeri, karena alasan tertentu


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

13 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

13 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.


Ini Kasus yang Menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe

13 hari lalu

Ini Kasus yang Menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe disebut menerima setoran dana otonomi khusus dan dari sejumlah bupati di wilayahnya.


Ditjen Imigrasi Cegah Gubernur Papua Lukas Enembe ke Luar Negeri

13 hari lalu

Ditjen Imigrasi Cegah Gubernur Papua Lukas Enembe ke Luar Negeri

KPK mengajukan pencegahan ke luar negeri atas Gubernur Papua Lukas Enembe. Enembe dicegah hingga 7 Maret 2023.


Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

13 hari lalu

Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keimigrasian.