Dirjen Imigrasi Cekal Pengusaha Tambang
Selasa, 5 Agustus 2008 16:40 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Selasa, 5 Agustus 2008 16:40 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Indonesia Audit Watch Lapor ke Mahfud Md soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan
13 April 2023
IAW berharap Mahfud Md dapat meneliti 50 perusahaan tambang yang di dalamnya ada modus operandi pajak bermasalah.
Sri Mulyani Sebut Perekonomian Global Masih Konsisten Melemah
24 September 2019
Sri Mulyani mengatakan data tersebut menyiratkan bahwa sektor pertambangan memang mengalami tekanan yang sangat dalam pada tahun ini.
Pajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I
14 Juli 2017
Penerimaan pajak dalam APBN 2017 optimistis dapat dicapai jika pajak pertambangan mengalami pertumbuhan yang siginifikan.
ESDM Usulkan Tunggakan PNBP Rp 175 Miliar Dihapus
8 Juli 2017
ESDM berencana mengusulkan penghapusan tunggakan Rp 175 Miliar
Wapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan
17 Februari 2017
Pemerintah dan Freeport Indonesia sedang berunding ihwal besaran pajak yang dibayarkan.
Bea Keluar Freeport dan Newmont Rp 2,5 Triliun di 2016
12 Januari 2017
Untuk bea keluar 2016 Freeport, total Rp 1,23 triliun. Sedangkan Newmont Rp 1,25 triliun.
Pemerintah Kesulitan Tagih PNBP Sektor Tambang
6 Desember 2016
Triliunan pendapatan negara bukan pajak dari sektor pertambangan tak tertagih.
Pemerintah Gagal Tagih Piutang Pertambangan Rp 2,5 Triliun
14 Juni 2016
Dalam survei yang dilakukan TII terhadap lapangan usaha yang risiko suapnya paling tinggi, sektor pertambangan menempati urutan kedua.
Kementerian BUMN Targetkan Royati Tambang Naik Jadi Rp 1,4 Triliun
23 Januari 2016
Kementerian BUMN sedang menyusun pembentukan induk perusahaan tambang.
Pungutan Pajak Sektor Pertambangan di Jateng Rendah
10 Januari 2016
Kontribusi pajak dari sektor pertambangan di Jawa Tengah, tahun 2015 masih rendah.