Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirjen Imigrasi Cekal Pengusaha Tambang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham), mencekal para pimpinan 3 perusahaan tambang 2 perusahaan pembiayaan. Pencekalan beberapa orang pimpinan perusahaan salah satunya terkait dengan kasus piutang negara.Pencekalan itu dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan dalam bentuk tiga periode dan berlaku hingga 6 bulan, ujar Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Syaiful Rahman di kantor Dephukham, siang tadi.Menurut Syaiful, pencekalan itu didasarkan pada Undang-Undang Piutang Negara, Undang-Undang Imigrasi, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.01/2002 tentang pengurusan piutang negara. Adapun Nomor Surat Cekal dari Menteri Keuangan adalah SK Menkeu Nomor 41-46 KM VI/2008 yang dimintakan dalam tiga periode yaitu 28 juli 2008, 1 Agustus 2008, 5 Agustus 2008.Surat dari Menteri Keuangan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat cekal dari Dirjen Imigrasi bernomor Imi.5.GR.02.06-3.20365, Imi.5.GR.02.06-3.20368 dan Imi.5.GR.02.06-3.20369. Tiga periode surat cekal tersebut berlaku hingga 6 bulan kedepan dengan tanggal yang sama, yaitu 27 Januari 2009.Adapun pimpinan perusahaan tambang energi dan finance adalah :1.Direktur PT KPC, Kenneth Patrick Farrel2. Komisaris KPC, Rosan Perkasa Ruslaini3. Presiden Direktur KPC, Ari Saptari Hudaya4. Komisaris KPC, Abdullah Popo Parulian5. Presiden Komisaris, Rathod Nalinkant Amratlal6. Direktur KPC, Hanibal S. AnwarPemanggilan pimpinan PT KPC ini terkait kasus piutang negara sebesar US$ 127,1 Juta.7. Direktur PT Arutmin Indonesia, Kazuya Tanaka8. Direktur PT Arutmin Indonesia, Endang Rukhiyat9. Direktur PT Arutmin Indonesia, Perry Purbaya Wahyu10.Direktur PT Arutmin Indonesia, Edi Junianto Subari.Pemanggilan pimpinan PT Arutmin Indonesia ini Terkait kasus piutang negara sebesar US$ 75,4 Juta.11. Presiden Komisaris PT Adaro, Edwin Soeryadjaya, terkait piutang negara Rp 144,8 miliar dan US$ 93,5 Juta.12. Presiden Direktur PT Berau Coal, Jeffrey Mulyono, terkait dengan piutang negara Rp 312,7 Miliar dan US$ 26,1 Juta.13. Personal Guarantor PT Libera Utama Intiwood, Mualin Kantono.14. Direktur Utama Citradwipa Finance, Hendra Tjoa.Cheta Nilawaty
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Indonesia Audit Watch Lapor ke Mahfud Md soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan

13 April 2023

Tempo menelusuri ke pusat nikel Indonesia, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Di sini, puluhan perusahaan pertambangan nikel mengeruk emas baru Indonesia itu secara masif.
Indonesia Audit Watch Lapor ke Mahfud Md soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan

IAW berharap Mahfud Md dapat meneliti 50 perusahaan tambang yang di dalamnya ada modus operandi pajak bermasalah.


Sri Mulyani Sebut Perekonomian Global Masih Konsisten Melemah

24 September 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Perekonomian Global Masih Konsisten Melemah

Sri Mulyani mengatakan data tersebut menyiratkan bahwa sektor pertambangan memang mengalami tekanan yang sangat dalam pada tahun ini.


Pajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I

14 Juli 2017

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO
Pajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I

Penerimaan pajak dalam APBN 2017 optimistis dapat dicapai jika pajak pertambangan mengalami pertumbuhan yang siginifikan.


ESDM Usulkan Tunggakan PNBP Rp 175 Miliar Dihapus

8 Juli 2017

Ilustrasi pajak. shutterstock.com
ESDM Usulkan Tunggakan PNBP Rp 175 Miliar Dihapus

ESDM berencana mengusulkan penghapusan tunggakan Rp 175 Miliar


Wapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan  

17 Februari 2017

Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer
Wapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan  

Pemerintah dan Freeport Indonesia sedang berunding ihwal besaran pajak yang dibayarkan.


Bea Keluar Freeport dan Newmont Rp 2,5 Triliun di 2016  

12 Januari 2017

Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer
Bea Keluar Freeport dan Newmont Rp 2,5 Triliun di 2016  

Untuk bea keluar 2016 Freeport, total Rp 1,23 triliun. Sedangkan Newmont Rp 1,25 triliun.


Pemerintah Kesulitan Tagih PNBP Sektor Tambang  

6 Desember 2016

Truk mengangkut nikel mentah dari pertambangan di Sorowako, Sulawesi (8/1). Akibat kebijakan larangan ekspor ini membuat resiko investasi di sektor peleburan dan pengilangan nikel yang mahal menjadi semakin tinggi. REUTERS/Yusuf Ahmad
Pemerintah Kesulitan Tagih PNBP Sektor Tambang  

Triliunan pendapatan negara bukan pajak dari sektor pertambangan tak tertagih.


Pemerintah Gagal Tagih Piutang Pertambangan Rp 2,5 Triliun  

14 Juni 2016

Warga melintas di atas tanggul lumpur yang bertuliskan Tolak Tambang di Pemukiman Warga di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 30 Mei 2016. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pemerintah Gagal Tagih Piutang Pertambangan Rp 2,5 Triliun  

Dalam survei yang dilakukan TII terhadap lapangan usaha yang risiko suapnya paling tinggi, sektor pertambangan menempati urutan kedua.


Kementerian BUMN Targetkan Royati Tambang Naik Jadi Rp 1,4 Triliun  

23 Januari 2016

Area tambang Air Laya di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Tambang Air Laya merupakan salah satu area tambang terbuka (open-pit mining) batu bara terbesar milik PT. Bukit Asam Tbk. TEMPO/Parliza Hendrawan
Kementerian BUMN Targetkan Royati Tambang Naik Jadi Rp 1,4 Triliun  

Kementerian BUMN sedang menyusun pembentukan induk perusahaan tambang.


Pungutan Pajak Sektor Pertambangan di Jateng Rendah

10 Januari 2016

Foto udara kawasan hutan yang rusak di Lahat, Sumatera Selatan, 25 Februari 2015. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 30 persen hutan dan kawasan konservasi atau 10,5 juta hektare rusak karena perambahan, pembalakan liar, kebakaran, dan pembukaan lahan baru untuk perkebunan/pertambangan. ANTARA/Iggoy el Fitra
Pungutan Pajak Sektor Pertambangan di Jateng Rendah

Kontribusi pajak dari sektor pertambangan di Jawa Tengah, tahun 2015 masih rendah.