KPK Gagal Geledah PDIP, BW: Dalang Jadi Terlindungi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan menghadiri peluncuran buku Nusantara Berkisah 2: Orang-orang Sakti karya S. Dian Andryanto di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2019. TEMPO/Fardi Bestari

    Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan menghadiri peluncuran buku Nusantara Berkisah 2: Orang-orang Sakti karya S. Dian Andryanto di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2019. TEMPO/Fardi Bestari

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai kegagalan penggeledahan kantor DPP PDIP dalam kasus suap Wahyu Setiawan berakibat fatal. Karena kegagalan itu, kata dia, dalang di balik penyuapan kepada Wahyu menjadi terlindungi.

    "Pengumpulan barang bukti tidak bisa terlaksana dan orang-orang penting yang potensial menjadi pesakitan karena dapat dituduh dan sangat mungkin menjadi master mind atau intellectual dader (pelaku intelektual) justru terlindungi atau bahkan memang sedang dilindungi secara sengaja dan sistematis," kata dia dalam keterangan tertulis Rabu, 15 Januari 2020.

    Mengutip pernyataan Indonesia Corruption Watch, Bambang mengatakan kegagalan KPK menyegel kantor tersebut adalah dampak negatif dari revisi UU KPK. Menurut dia, keberadaan dewan pengawas membuat birokrasi penindakan korupsi semakin berbelit.

    Penyidik, kata dia, mesti menunggu izin dari Dewas hingga KPK gagal menggeledah kantor partai berlambang banteng tersebut.

    Sebelumnya, tim penindakan KPK gagal menyegel ruangan di kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020. Tim dilarang masuk oleh satuan pengamanan karena dianggap tak memiliki surat tugas.

    Dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memastikan tim KPK membawa surat tugas lengkap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.