Demokat Sebut Pemilu Terbuka atau Tertutup Punya Kelemahan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA

    Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) asal partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan sistem Pemilu baik terbuka maupun tertutup punya masalah sendiri. Alih-alih memilih salah satunya, Syarief mengusulkan sistem Pemilu yang mengadopsi keduanya.

    “Kami sadari terbuka itu juga menimbulkan persoalan, tetapi proposional tertutup juga menimbulkan masalah baru juga karena demokrasi. Mungkin yang lebih bagus gabungan, antara terbuka dan tertutup,” kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020.

    Syarief menyebut sistem ini membagi sekian kursi menjadi hak partai alias tertutup. Tapi kursi sisanya dipilih secara terbuka. Menurutnya beberapa negara mengadopsi sistem seperti ini. “DPR RI juga bisa dimaksimalkan sekian persen itu tertutup, sisanya terbuka,” ujarnya.

    Syarief menyebut akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut. “Nanti akan kami bicarakan, mungkin dengan sistem semi tertutup,” kata dia.

    Gagasan sistem proporsional tertutup dalam pileg ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhir pekan lalu. PDIP menyatakan bakal menindaklanjuti usulan tersebut saat pembahasan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?