Ketua KPU: PDIP 3 Kali Bersurat Usul PAW Harun, Tolak Riezky

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Wahyu ditangkap bersama 2 orang lainnya, yaitu mantan anggota Bawslu, Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta pemberi suap, Saeful. TEMPO/Imam Sukamto

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Wahyu ditangkap bersama 2 orang lainnya, yaitu mantan anggota Bawslu, Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta pemberi suap, Saeful. TEMPO/Imam Sukamto

    Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis kronologi lengkap penetapan calon legisliatif PDIP Riezky Aprilia sebagai anggota DPR pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dalam proses pemilihan. 

    Kursi warisan Nazarudin Kiemas ini yang menjadi pangkal perebutan antara Harun Masiku dan Riezky Aprilia yang berbuntut pada kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP merekomendasikan Harun sebagai PAW, sementara KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR karena dianggap berhak sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kiemas.

    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, setelah proses penetapan calon, PDIP sempat tiga kali berkirim surat kepada KPU. "Kami tiga kali menerima surat dari PDIP," ujar Arief Budiman di kantornya, Jakarta pada Jumat, 10 Januari 2020.

    Tiga surat tersebut pada intinya meminta agar KPU mengalihkan suara Nazarudin Kiemas kepada Harun Masiku dan membatalkan penetapan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR PAW atas Nazarudin.

    Pertama, DPP PDIP mengirim surat dengan nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan MA Republik Indonesia No. 57P/HUM/2019, yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Sumatera Selatan I.

    "Surat ini ditandatangani Bambang DH-Hasto Kristiyanto," ujar Arief.

    KPU menolak permohonan PDIP.

    Kedua, pada tanggal 27 September 2019, KPU menerima tembusan surat PDIP nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung yang pada pokoknya PDIP meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP  sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

    "Surat tembusan ini ditandatangani Yasonna Laoly-Hasto Kristiyanto," ujar Arief.

    Pada tanggal 18 Desember 2019, KPU kembali menerima surat dari DPP PDIP nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa MA lengkap dengan lampiran fatwa MA.

    Surat ini pada pokoknya memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian PAW dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

    "Terhadap surat ini, KPU membalas tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW Anggota DPR," ujar Arief.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.