Ketua KPU: PDIP 3 Kali Bersurat Usul PAW Harun, Tolak Riezky

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Wahyu ditangkap bersama 2 orang lainnya, yaitu mantan anggota Bawslu, Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta pemberi suap, Saeful. TEMPO/Imam Sukamto

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis kronologi lengkap penetapan calon legisliatif PDIP Riezky Aprilia sebagai anggota DPR pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dalam proses pemilihan. 

Kursi warisan Nazarudin Kiemas ini yang menjadi pangkal perebutan antara Harun Masiku dan Riezky Aprilia yang berbuntut pada kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP merekomendasikan Harun sebagai PAW, sementara KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR karena dianggap berhak sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kiemas.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, setelah proses penetapan calon, PDIP sempat tiga kali berkirim surat kepada KPU. "Kami tiga kali menerima surat dari PDIP," ujar Arief Budiman di kantornya, Jakarta pada Jumat, 10 Januari 2020.

Tiga surat tersebut pada intinya meminta agar KPU mengalihkan suara Nazarudin Kiemas kepada Harun Masiku dan membatalkan penetapan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR PAW atas Nazarudin.

Pertama, DPP PDIP mengirim surat dengan nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan MA Republik Indonesia No. 57P/HUM/2019, yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Sumatera Selatan I.

"Surat ini ditandatangani Bambang DH-Hasto Kristiyanto," ujar Arief.

KPU menolak permohonan PDIP.

Kedua, pada tanggal 27 September 2019, KPU menerima tembusan surat PDIP nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung yang pada pokoknya PDIP meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP  sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

"Surat tembusan ini ditandatangani Yasonna Laoly-Hasto Kristiyanto," ujar Arief.

Pada tanggal 18 Desember 2019, KPU kembali menerima surat dari DPP PDIP nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa MA lengkap dengan lampiran fatwa MA.

Surat ini pada pokoknya memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian PAW dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"Terhadap surat ini, KPU membalas tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW Anggota DPR," ujar Arief.

DEWI NURITA






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

2 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

2 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

6 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

7 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Anies Baswedan berhenti membuat keputusan strategis yang bisa bebani Pj Gubernur DKI.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

15 jam lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

20 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

20 jam lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

21 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.