Jokowi ke Natuna, Gerindra: Bukti Pemerintah Beri Perhatian Besar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pergerakan KRI dengan kapal Coast Guard Cina terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Pangkogabwilhan I TNI Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Pergerakan KRI dengan kapal Coast Guard Cina terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Pangkogabwilhan I TNI Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Natuna pada hari ini, Rabu 8 Januari 2020 menunjukkan pemerintah tak abai pada persoalan sengketa Indonesia vs Cina di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

    "Saya kira ke Natuna untuk memberi penguatan dan semangat kepada masyarakat, bahwa pemerintah pusat memberi perhatian besar terhadap persoalan Natuna," kata Muzani ketika ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.

    Muzani mengatakan, kunjungan Presiden yqng didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wamen ATR Surya Chandra, dan Jubir Presiden Fadjroel Rahman itu memberi pesan bahwa Indonesia mengedepankan upaya-upaya diplomasi dalam meyelesaikan persoalan.

    Dia menegaskan, Gerindra menyetujui upaya diplomasi itu. "Ya kalau semua upaya persoalan internasional pada akhirnya harus diselesaikan secara diplomasi. Saya kira kita lebih mengedepankan persuasi yang juga itu menjadi sebuah cara kita dalam persoalan yang kita hadapi, baik politik dan lain-lain."

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan persoalan sengketa Indonesia vs Cina di perairan Natuna tidak bisa dianggap sepele. Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah Indonesia tidak gentar melawan klaim Cina jika menyangkut kedaulatan negara dab tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara.

    Atas pernyataan itu, Muzani menyatakan Gerindra sepakat. "Sama, sepakat 1000 persen, dengan upaya itu bahwa tidak ada tawar menawar dalam upaya diplomasi menjaga kedaulatan bagsa baik laut darat dan udara."

    Meski begitu Muzani menegaskan agar bangsa Indonesia tetap waspada dan terus menjaga kedaulatan bangsa dan negara baik di darat, laut maupun udara. "Tentu saja kita harus dalam kewaspadaan yang penuh tetapi kita juga tidak boleh terprovokasi oleh provokasi banyak negara," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.