TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang sembilan sekretaris jenderal partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam agendanya, tertulis pertemuan itu dalam rangka silaturahmi Mendagri bersama pimpinan partai politik.
Acara yang dijadwalkan mulai pukul 08.30 WIB tersebut digelar di kantor Tito. Hingga sekitar pukul 09.00 WIB, sejumlah undangan masih terus berdatangan.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengaku belum tahu secara spesifik apa yang akan dibicarakan Tito dalam pertemuan ini. Namun dia menduga pertemuan tersebut membicarakan tiga hal.
"Yang pertama tentu terkait Undang-undang Parpol itu sendiri. Kan ada wacana merevisi apalagi yang terkait peningkatan dana parpol, " kata Arsul di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Arsul mengatakan kenaikan dana parpol itu direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019. Selain itu, kata dia, pimpinan KPK periode lalu merekomendasikan revisi terkait transparansi pengelolaan partai politik.
Kedua, Arsul menduga Tito juga akan membicarakan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perubahan UU Pemilu ini diusulkan oleh pemerintah. Menurut dia, akan lebih baik jika hal itu dimulai dengan pembicaraan internal di antara para sekjen yang memiliki fraksi di DPR.
"Paling tidak kita bisa saling tahu posisi awal dari masing-masing partai terkait dengan perubahan undang-undang pemilu," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.
Yang ketiga, kata Arsul, tak menutup kemungkinan pertemuan tersebut membicarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung tahun ini.
Selain Arsul, sudah terlihat hadir sejumlah Sekjen partai politik lain, yaitu Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Christina Ariyani.
