Kasus Jiwasraya, KPK: Cukup Pantau Perkembangannya Saja

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nawawi Pomolango adalah seorang hakim dan mulai dikenal saat bertugas di PN Jakarta Pusat dalam kurun 2011-2013. Ia kerap ditugaskan mengadili sejumlah kasus korupsi. Nawawi pernah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada eks hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, dalam kasus suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.893.800.000. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Nawawi Pomolango adalah seorang hakim dan mulai dikenal saat bertugas di PN Jakarta Pusat dalam kurun 2011-2013. Ia kerap ditugaskan mengadili sejumlah kasus korupsi. Nawawi pernah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada eks hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, dalam kasus suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.893.800.000. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya hanya akan memantau jalannya penyidikan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

    "Sejauh ini sudah dalam penanganan Kejaksaan Agung. Cukup bagi KPK untuk memantau perkembangan penanganannya," kata Nawawi saat dihubungi pada Senin, 30 Desember 2019. 

    Di mana, konsep pemantauan ini, kata Nawawi, adalah sebagai bentuk koordinasi supervisi. KPK pun menyatakan siap membantu jika nanti Kejaksaan Agung membutuhkan bantuan dari lembaganya.

    "InshaAllah," ucap Nawawi.

    Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi meminta Polri dan KPK untuk ikut bersama Kejaksaan Agung mengusut kasus Jiwasraya tersebut. 

    "Kejaksaan jangan berlama-lama, bila perlu dikeroyok dengan Polri dan KPK. Ini skandal luar biasa. Baiknya dikeroyok saja serahkan ke Kejaksaan Agung," ujar Didi pada 29 Desember 2019.

    Namun, di lain pihak, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memastikan pihaknya tidak akan menggandeng KPK. Ia mengatakan Kejagung akan berjalan sendiri karena kasusnya sudah sampai tahap penyidikan.

    “Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar kami akan gandeng tangan dengan KPK. Yang pasti kami akan tangani sendiri. Ini sudah tahap penyidikan,” ujar Burhanudin di kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019.

    ANDITA RAHMA | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.