Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Isu Geng Solo, Polri: Tak Ada Parameter Geng-gengan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal memberikan keterangan saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.  Kasus-kasus yang ditangani Novel Baswedan yaitu kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, kasus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), kasus Sekjen MA, kasus Bupati Buol, dan kasus Wisma Atlet. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal memberikan keterangan saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019. Kasus-kasus yang ditangani Novel Baswedan yaitu kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, kasus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), kasus Sekjen MA, kasus Bupati Buol, dan kasus Wisma Atlet. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Mohammad Iqbal menegaskan bahwa mutasi jabatan di Polri telah melalui mekanisme yang berlaku.

"Mutasi jabatan di Polri ada mekanismenya. Melihat rekam jejak dan lewat (pertimbangan) Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi)," kata Irjen Pol. Iqbal kepada Antara di Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.

Pernyataannya membantah tudingan LSM Indonesia Police Watch (IPW) soal "Geng Solo" yang kariernya meroket di Polri. "Geng Solo" yang dimaksud adalah para perwira Polri yang pernah menjabat di Solo, Jawa Tengah.

Iqbal pun membantah adanya kelompok-kelompok di tubuh Polri. "Sama sekali tidak ada parameter geng-gengan," katanya.

Sebelumnya, IPW menuding bahwa Presiden Joko Widodo telah membangun "Geng Solo" di Polri. "Geng Solo" pun kariernya moncer. Namun, melesatnya karier perwira tinggi "Geng Solo" dinilai merusak sistem karier di Polri.

"IPW melihat keresahan di internal Polri. Mereka merasakan slogan Promoter bukan lagi Profesional, Modern, dan Terpercaya, melainkan sudah jadi Promosi Orang-orang Tertentu," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane.

Menurut Neta, sah saja bila Jokowi memilih para pati yang dahulu berdinas di Solo. Namun, hal itu jangan sampai merusak sistem karier yang sudah dibangun Polri sejak lama.

Neta mencatat ada tiga perwira tinggi mantan Kapolresta Surakarta, yang kariernya melesat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kapolda NTB Irjen Nana Sujana ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya.

"Ini pertama kali dalam sejarah Polri, ada kapolda dari luar Jawa yang langsung jadi Kapolda Metro Jaya," katanya.

Kemudian Irjen Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kabareskrim Polri.

"Selama ini perwira yang menjadi Kabareskrim adalah Irjen senior yang pernah menjabat kapolda tipe A," katanya.

Selanjutnya, Brigjen Ahmad Lutfi usai menjabat Kapolresta Surakarta mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah.

"Perwira non-Akpol (bukan lulusan Akademi Kepolisian) ini menjadi wakapolda setelah mengikuti pendidikan. Biasanya usai pendidikan, perwira Polri menjabat posisi di Mabes Polri dengan pangkat tetap kombes. Baru kemudian dipromosikan jadi Brigjen," urai Neta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

3 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.


TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

4 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.


Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

16 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk


Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.