Soal Isu Geng Solo, Polri: Tak Ada Parameter Geng-gengan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal memberikan keterangan saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.  Kasus-kasus yang ditangani Novel Baswedan yaitu kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, kasus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), kasus Sekjen MA, kasus Bupati Buol, dan kasus Wisma Atlet. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal memberikan keterangan saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019. Kasus-kasus yang ditangani Novel Baswedan yaitu kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, kasus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), kasus Sekjen MA, kasus Bupati Buol, dan kasus Wisma Atlet. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Mohammad Iqbal menegaskan bahwa mutasi jabatan di Polri telah melalui mekanisme yang berlaku.

    "Mutasi jabatan di Polri ada mekanismenya. Melihat rekam jejak dan lewat (pertimbangan) Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi)," kata Irjen Pol. Iqbal kepada Antara di Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.

    Pernyataannya membantah tudingan LSM Indonesia Police Watch (IPW) soal "Geng Solo" yang kariernya meroket di Polri. "Geng Solo" yang dimaksud adalah para perwira Polri yang pernah menjabat di Solo, Jawa Tengah.

    Iqbal pun membantah adanya kelompok-kelompok di tubuh Polri. "Sama sekali tidak ada parameter geng-gengan," katanya.

    Sebelumnya, IPW menuding bahwa Presiden Joko Widodo telah membangun "Geng Solo" di Polri. "Geng Solo" pun kariernya moncer. Namun, melesatnya karier perwira tinggi "Geng Solo" dinilai merusak sistem karier di Polri.

    "IPW melihat keresahan di internal Polri. Mereka merasakan slogan Promoter bukan lagi Profesional, Modern, dan Terpercaya, melainkan sudah jadi Promosi Orang-orang Tertentu," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane.

    Menurut Neta, sah saja bila Jokowi memilih para pati yang dahulu berdinas di Solo. Namun, hal itu jangan sampai merusak sistem karier yang sudah dibangun Polri sejak lama.

    Neta mencatat ada tiga perwira tinggi mantan Kapolresta Surakarta, yang kariernya melesat.

    Kapolda NTB Irjen Nana Sujana ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya.

    "Ini pertama kali dalam sejarah Polri, ada kapolda dari luar Jawa yang langsung jadi Kapolda Metro Jaya," katanya.

    Kemudian Irjen Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kabareskrim Polri.

    "Selama ini perwira yang menjadi Kabareskrim adalah Irjen senior yang pernah menjabat kapolda tipe A," katanya.

    Selanjutnya, Brigjen Ahmad Lutfi usai menjabat Kapolresta Surakarta mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah.

    "Perwira non-Akpol (bukan lulusan Akademi Kepolisian) ini menjadi wakapolda setelah mengikuti pendidikan. Biasanya usai pendidikan, perwira Polri menjabat posisi di Mabes Polri dengan pangkat tetap kombes. Baru kemudian dipromosikan jadi Brigjen," urai Neta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.