Demokrat Minta Jokowi Tak Kambinghitamkan Era SBY Soal Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan mengatakan pertemuan dengan Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin juga akan bahas tentang amandemen UUD 1945.

    Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan mengatakan pertemuan dengan Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin juga akan bahas tentang amandemen UUD 1945.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tak memungkiri partainya merasa tersindir dengan ucapan Presiden Joko Widodo ihwal permasalahan Jiwasraya. Jokowi sebelumnya menyebut persoalan Jiwasraya sudah terjadi sejak sekitar sepuluh tahun lalu.

    Syarief menilai pernyataan itu menyasar era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang juga Ketua Umum Demokrat. Menurut Syarief, pemerintahan SBY pun sudah melakukan apa kewajibannya menangani Jiwasraya kala itu.

    "Karena yang harus kami lakukan sudah kami lakukan. Kalau ada yang belum, silakan diperbaiki. Jangan cari istilahnya kambing hitam," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

    Ketimbang menyalahkan pemerintahan sebelumnya, kata Syarief, Jokowi sebaiknya membuktikan kinerjanya dengan baik. Dia menyarankan agar Jokowi tidak menyalahkan pihak lain untuk menaikkan citranya sendiri.

    Syarief juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin memiliki warisannya masing-masing. Dia lantas menyinggung pertumbuhan ekonomi di era SBY yang mencapai angka 6 persen dan pelunasan utang ke International Monetery Fund (IMF).

    Jokowi, kata Syarief, juga sebaiknya berfokus bagaimana cara menghadapi pertumbuhan ekonomi 2020 di tengah situasi ketidakpastian global. Dia menyinggung target pendapatan pajak yang meleset dari target. Hingga 30 November 2019, realisasi penerimaan pajak baru sebesar 73,5 persen.

    "Jangan mengatakan pemerintahan lama, akibat dari pemerintah yang lama kurang. Saya pikir kami harapkan presiden kita lebih bijaksanalah," kata Syarief.

    Presiden Jokowi sebelumnya menyebut persoalan Jiwasraya sudah berlangsung lama selama sekitar sepuluh tahun. Jokowi juga mengklaim selama tiga tahun sudah mengetahui masalah tersebut. Namun, kata dia, persoalan yang mendera Jiwasraya itu tidak ringan.

    "Kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada. Masih dalam proses," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.