Perempuan dari Sigi Dibiarkan Jadi Buruh Migran Unprosedural

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Buruh Migran saat melakukan aksi Mengutuk dan Menolak Hukuman Mati di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, 20 Maret 2018. Eksekusi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (mandatory consular notification) kepada Pemerintah Indonesia. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memberikan pembelaaan atau upaya perlindungan pada Zaini sebelum dieksekusi. TEMPO/Subekti.

    Aktivis Buruh Migran saat melakukan aksi Mengutuk dan Menolak Hukuman Mati di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, 20 Maret 2018. Eksekusi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (mandatory consular notification) kepada Pemerintah Indonesia. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memberikan pembelaaan atau upaya perlindungan pada Zaini sebelum dieksekusi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan perempuan di Kabupaten Sigi, Sulaweesi Tengah menjadi buruh migran unprosedural di luar negeri. Mereka menghadapi ancaman kekerasan hingga gaji tak dibayar oleh majikannya.

    Ketua Solidaritas Perempuan Palu, Ruwaida mengatakan pemerintah daerah dan pusat membiarkan hal ini.

    "Tercatat sejak bulan Oktober-November 2019 terdapat 32 orang perempuan," ujarnya di sela kegiatan memperingati Hari Buruh Migran Internasional tahun 2019 dengan menggelar aksi diam di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Rabu, 18 Desember 2019.

    Ia mengungkapkan puluhan perempuan tersebut berasal dari sejumlah desa di Sigi, antara lain Desa Pakuli, Langaleso, Lambara, Sibalaya Utara, Sibawi, Walatana, Pesaku dan Bodi Karawana.

    "Mereka bekerja di luar negeri di kawasan timur tengah di antaranya di Oman, Yordania, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka akan rentan mengalami kasus gaji tidak dibayar, penahanan oleh majikan, penahanan dokumen, pemalsuan dokumen, kekerasan fisik, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual serta perdagangan manusia," ujarnya.

    Ruwaida menjelaskan banyaknya warga negara Indonesia, terutama perempuan yang bekerja secara nonprosedural sebagai buruh migran di Timur Tengah semenjak Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 260 tahun 2015 yang memutuskan pelarangan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) ke 19 negara di Timur Tengah diberlakukan.

    "Kekerasan dan pelanggaran hak perempuan buruh migran yang masih terus terjadi dan dibiarkan adalah bentuk ingkar janji sekaligus kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban terhadap warga negaranya," ucapnya.

    Karena itu, dalam memperingati Hari Buruh Migran Internasional 2019, dirinya dan para demonstran menuntut Kementerian Ketenagakerjaan dan DPRD Sulawesi Tengah selaku perpanjangan tangan DPR RI di daerah agar segera mendesak pemerintah pusat melaksanakan mandat undang-undang. Mandat itu antara lain UU No 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

    Juga UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    "Yang berbunyi 'Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan' yaitu pada tanggal 22 November 2019," kata Ruwaida.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.