Pilkada Mahal, Negara Didorong Ikut Mereformasi Partai Politik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendorong pemerintah agar lebih banyak dilibatkan dalam mereformasi partai politik. Mereka menilai sistem partai politik yang masih berorientasi pada uang membuat biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi sangat mahal.

    "Pada partai ketika proses pencalonan. Pada partai yang disebut dengan biaya saksi itu besar sekali," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng, saat ditemui di diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 15 Desember 2019.

    Ia menilai saat ini banyak calon kepala daerah masih berorientasi pada besaran uang yang dibayarkan kepada partai politik untuk memuluskan langkah mereka. Padahal, komitmen seharusnya diberikan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    Wacana pemberian dana kepada parpol disebut Robert bisa menjadi solusi mereformasi sistem ini. Namun ia mengatakan pemberian dana ini harus dilakukan dengan syarat. "Syaratnya apa? Keuangan anda harus diaudit dan dipublikasi. Enggak boleh dapat bantuan, tapi enggak mau dipublikasi, enggak mau diaudit," kata Robert.

    Selain itu, pemerintah juga harus bisa mendorong agar partai politik bisa melaksanakan proses kaderisasi dan pencalonan yang berbasis pada jenjang dan merit system. Dengan langkah ini, dia meyakini reformasi di tubuh partai politik dapat berjalan secara perlahan.

    "Reformasi terhadap partai enggak boleh hanya menjadi urusan dapur partai politik. Dia harus menjadi urusan negara," kata Robert.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.