Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Perpanjang Izin FPI, Alasannya..

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta penerintah segera mengeluarkan izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Alasannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus kembali merekatkan semua potensi kekuatan bangsa.

    Muzani mengatakan FPI juga merupakan salah satu stakeholder yang harus diajak bersama-sama membangun bangsa Indonesia. "Kita tidak lagi memisah-misahkan, karena itu semua kekuatan bangsa yang potensi bisa menjadi kekuatan-kekuatan perekat harus diajak." Muzani menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Ahad, 1 Desember 2019.

    Muzani mengakui ada perbedaan pandangan dan kecurigaan FPI sebagai ormas radikal. Namun dia berpendapat pemerintah harus bersikap persuasif. Wakil Ketua MPR ini mengatakan, perbedaan pandangan hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah. 

    "Kalau mereka menerima Pancasila, menerima merah putih, saya kira tidak menjadi problem buat kita." Ia yakin pemerintahan Jokowi memiliki niat merekatkan bangsa.

    Izin perpanjangan FPI menuai polemik. Meski Menteri Agama Fachrul Razi telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan SKT, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji Pasal 6 AD/ART FPI yang dinilai masih rancu.

    Pasal itu menyatakan, "Visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bahwa naungan khilafah Islamiah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad."

    Ketua DPP FPI Ahmad Sobri Lubis mengklaim, yang dimaksud menegakkan khilafah dalam pasal itu bukanlah menghapus NKRI. Menurut dia, khilafah dalam konteks FPI adalah mensinergikan kerja sama dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman, Turki, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan sebagainya.

    "Maksud pasal ini adalah mensinergikan hubungan kerja sama semua negara Islam khususnya anggota OKI, untuk menghilangkan semua sekat yang ada di antara negera-negara itu," ujar Shobri saat dihubungi Tempo pada Jumat, 29 November 2019.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.