TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Pemantauan dan Penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar mengkritik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang melempar dugaan bahwa komunisme dan PKI (Partai Komunis Indonesia) masih eksis di Indonesia. Dia menduga pernyataan Prabowo itu bertujuan menyudutkan pihak-pihak yang terafiliasi dengan komunisme, di tengah munculnya rencana untuk menyelesaikan kasus 1965-1966.
"Saya menduga ada upaya menyudutkan dari pernyataan Prabowo kemarin, yang mungkin juga sedang ada upaya dari negara untuk menyelesaikan kasus 65-66 ini," kata Rivanlee kepada Tempo, Ahad, 24 November 2019.
Menurut Rivanlee, pernyataan-pernyataan mengenai isu komunisme sebelumnya juga muncul jika ada wacana penyelesaian kasus 1965-1966 melalui upaya tertentu. Misalnya di 2016 ada simposium nasional tragedi 1965 yang diinisiasi salah satunya oleh Luhut Binsar Pandjaitan, waktu itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Menjelang hari simposium itu, kata Rivanlee, ada pula operasi komunisme.
Upaya penyelesaian kasus 1965-1966 baru-baru ini memang mengemuka. Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan akan menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus 1965-1966.
Pernyataan Prabowo mengenai dugaan eksisnya komunis dan PKI ini sebelumnya tertuang dalam teks pidatonya yang dibacakan Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal Tri Legionosuko dalam pembukaan acara bedah buku "PKI Dalang dan Pelaku G30S 1965" di kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu, 23 November 2019.
Menurut Prabowo, runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis terbesar, serta berakhirnya perang dingin bukan berarti ideologi komunis turut runtuh. Beberapa negara yang menganut ideologi komunis hingga kini masih eksis, seperti Cina dan Kuba. "Dengan demikian ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis," kata Prabowo sebagaimana dibacakan Tri Legionosuko.
Rivanlee menilai pernyataan Prabowo malah melanggengkan stigma terhadap orang-orang yang dianggap komunis dan para keturunannya. Dia menduga stigmatisasi itu bertujuan menggaet dukungan masyarakat luas, bahwa komunisme adalah ajaran yang salah dan bahwa gerakan 1965-1966 adalah upaya pemberontakan terhadap negara. "Sehingga upaya-upaya penyelesaian oleh negara atau yang didorong oleh kelompok tertentu tidak akan bisa muncul ke permukaan karena sudah ada stigmatisasi melalui Menteri Pertahanan."
BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI
