Enam Polres Terima Predikat Pelayanan Prima

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi Polri dan segenap jajaran yang telah berupaya menciptakan perubahan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi Polri dan segenap jajaran yang telah berupaya menciptakan perubahan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

    INFO NASIONAL — Sebanyak enam polres mendapatkan predikat pelayanan prima pada hasil evaluasi pelayanan publik 2019. Keenam polres tersebut, yakni Polresta Sidoarjo, Polres Banyuwangi, Polrestabes Surabaya, Polres Cirebon, Polres Tuban, dan Polres Malang. Sementara sebanyak 33 Polres berpredikat sangat baik atau A-. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi Polri dan segenap jajaran yang telah berupaya menciptakan perubahan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, untuk mewujudkan pelayanan prima, salah satunya dengan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

    "Dalam mewujudkan pelayanan masyarakat khususnya dalam lingkup kepolisian, tentu kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun sepahit apapun aspirasi dari masyarakat itu," ujarnya saat acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2019 di Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

    Dikatakan, kehadiran Polri di seluruh Indonesia berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diantaranya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, menciptakan kondisi perekonomian yang stabil, menimbulkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 

    Menteri Tjahjo juga mendorong Polri untuk terus berinovasi dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat dan memperbaiki pelayanan publik. Selain itu, aparatur negara dituntut untuk bekerja kerja, produktif, dan tidak terjebak pada rutinitas yang monoton.

    "Perlu keberanian dengan langkah-langkah inovasi publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang makin dinamis. Oleh karena itu, kehadiran Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro harus berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” katanya.

    Ia juga menambahkan bahwa Kepolisian harus mampu menggandeng berbagai unsur masyarakat serta berkolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Hal ini perlu dilakukan secara aktif melalui berbagai kegiatan untuk mengetahui kebutuhan dan memberikan masukan untuk pelayanan publik  

    “Kita harus bekerja dengan orientasi hasil serta selalu meninjau masalah di lapangan dan menemukan solusinya. Semuanya kita lakukan agar publik merasakan dan menikmati pelayanan publik yag berkualitas,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, mengatakan angka indeks hasil evaluasi lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 indeks hasil evaluasi sebesar 3,41, sementara tahun 2018 indeks hasil evaluasi sebesar 3,31 dan pada tahun 2019 indeks hasil evaluasi mencapai 3,51.

    "Artinya, institusi Polri sudah menunjukan peningkatan yang sangat baik karena terjadi perubahan kategori dari Baik dengan Catatan pada tahun 2018 menjadi kategori Baik pada tahun 2019 ini,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.