Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hampir Setengah Juta Pejabat Masuk Program Penyederhanaan Eselon

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka lebartenaga fungsional, dengan mementingkan pada penguasaan Teknologi Informasi dalampenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2019.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka lebartenaga fungsional, dengan mementingkan pada penguasaan Teknologi Informasi dalampenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menginventarisasi total pejabat eselon III, IV, dan V masuk dalam program penyederhanaan eselonisasi berjumlah 441.148 orang.

Berdasarkan data yang dirilis Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, di Jakarta, Rabu, data eselon itu mencakup seluruh kementerian/lembaga dan daerah di seluruh Indonesia.

Jumlah eselon III yakni 98.947, eselon IV 327.771, dan eselon V 14.430.

Rini menyampaikan dalam proses penyederhanaan eselonisasi terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan.

Pertama, kriteria jabatan eselon III ke bawah yang dapat dan tidak dapat dialihkan.

Kedua, kesesuaian kompetensi jabatan eselon III ke bawah dengan jabatan fungsional yang tersedia.

Ketiga, kesiapan dan ketersediaan jabatan fungsional yang akan menjadi jabatan pengganti.

Keempat, kemungkinan pengalihan kewenangan jabatan eselon III ke bawah menjadi kewenangan jabatan fungsional.

Kelima, kesetaraan tunjangan jabatan eselon III ke bawah dengan tunjangan jabatan fungsional.

Keenam, ketersediaan anggaran sebagai akibat dari pengalihan jabatan dimaksud.

Ketujuh, kemudahan proses inpassing jabatan eselon III ke bawah menjadi jabatan fungsional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedelapan, dampak risiko kebijakan pengalihan eselon III ke bawah.

Dia menjelaskan pejabat eselon III ke bawah yang memiliki potensi tidak dapat dialihkan yakni pejabat dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa.

Pejabat yang tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan otorisasi, legalisasi, pengesahan, atau persetujuan dokumen serta kewenangan kewilayahan.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan pihaknya telah mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal dan sekretaris kementerian/lembaga untuk mempersiapkan pemyederhanaan eselonisasi.

Tjahjo mengaku melakukan diskusi terkait pemangkasan eselon III, IV, dan V dengan para sekjen dan sesmen/lembaga.

"Tujuan penyederhanaan eselon adalah untuk mempercepat perizinan investasi dan mempercepat pelayanan masyarakat," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (5/11).

Namun, Tjahjo menekankan, pemangkasan eselon ini akan dilakukan pemerintah dengan cermat, teliti dan hati-hati.

Penyederhanaan eselonisasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Jokowi di awal masa pemerintahan periode kedua.

Tjahjo mengatakan eselon III, IV, dan V akan diganti dengan jabatan fungsional.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tjahjo Kumolo Pangkas 38.398 Jabatan Eselon Kementerian Sepanjang 2020

30 Desember 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Tjahjo Kumolo Pangkas 38.398 Jabatan Eselon Kementerian Sepanjang 2020

Menteri Tjahjo Kumolo, memangkas 38.398 jabatan eselon Kementerian dan Lembaga sepanjang tahun 2020 untuk dialihkan ke jabatan fungsional.


Menpan Tjahjo Kumolo: Penyederhananaan Jabatan Eselon Tuntas Desember 2020

11 Agustus 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi Polri dan segenap jajaran yang telah berupaya menciptakan perubahan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menpan Tjahjo Kumolo: Penyederhananaan Jabatan Eselon Tuntas Desember 2020

Tjahjo Kumolo melaporkan terhitung bulan akhir Juli 2020 telah selesai kurang lebih 68 persen dari perubahan jabatan struktural ke fungsional


Pemangkasan Eselon Berdampak ke Gaji PNS, Ma'ruf Amin: Sedang Rancang Perpres

11 Agustus 2020

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Pemangkasan Eselon Berdampak ke Gaji PNS, Ma'ruf Amin: Sedang Rancang Perpres

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan rancangan perpres terkait penyetaraan gaji PNS yang terdampak perampingan birokrasi


Menteri Tjahjo Minta Kementerian Segera Pangkas Eselon 3 dan 4

14 Januari 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi Polri dan segenap jajaran yang telah berupaya menciptakan perubahan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menteri Tjahjo Minta Kementerian Segera Pangkas Eselon 3 dan 4

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta kementerian segera memangkas eselon 3 dan 4.


Sri Mulyani Akan Mutasi Pejabat, Bea Cukai: Bukan Terkait Harley

20 Desember 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Anggota DPRRI Komisi XI menunjukkan kepada awak media onderdil dan suku cadang motor Harley Davidson serta sepeda Brompton ilegal yang diselundupkan di pesawat baru milik Maskapai Garuda Indonesia berjenis Airbus A330-900 NEO di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Akan Mutasi Pejabat, Bea Cukai: Bukan Terkait Harley

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hari ini.


Eselon Diganti Kecerdasan Buatan, Jokowi: Kita Butuh Kecepatan

2 Desember 2019

Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Eselon Diganti Kecerdasan Buatan, Jokowi: Kita Butuh Kecepatan

Jokowi menyatakan pemangkasan pejabat eselon dan diganti dengan kecerdasan buatan bertujuan agar birokrasi bisa lebih cepat.


Eselon III dan IV BKF Jadi Analis, Sri Mulyani: Gaji Tak Berubah

30 November 2019

Ekspresi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Eselon III dan IV BKF Jadi Analis, Sri Mulyani: Gaji Tak Berubah

"Gaji tidak berubah tapi mungkin fasilitasnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.


Sri Mulyani ke Pejabat BKF: Pemangkasan Jangan Dijadikan Hukuman

29 November 2019

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani ke Pejabat BKF: Pemangkasan Jangan Dijadikan Hukuman

Sri Mulyani memangkas pejabat eselon III dan IV di BKF.


Sri Mulyani Pangkas Eselon, 112 Pejabat BKF Jadi Analis Kebijakan

29 November 2019

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Pangkas Eselon, 112 Pejabat BKF Jadi Analis Kebijakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai memangkas pejabat eselon III dan IV di lingkungan kementeriannya.


Efisiensi Birokrasi, Jokowi Dorong Artificial Intelligence

29 November 2019

Presiden Joko Widodo mengunjungi Pabrik Hyundai di Ulsan, Korea Selatan, 26 November 2019. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Efisiensi Birokrasi, Jokowi Dorong Artificial Intelligence

Jokowi mengatakan bahwa salah satu program kerja 2020 yang akan dilakukan adalah penyederhanaan dan efisiensi birokrasi.