DPR Tutup Peluang Bahas Lagi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Desmond J. Mahesa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ingin segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan. Mereka juga menyatakan menutup peluang membahas kembali substansi dua RUU warisan DPR periode 2014-2019 itu.

"Harapannya Desember ini dua UU itu akan selesai," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Menurut Desmond, RUU itu tinggal disahkan lantaran sudah disepakati di tingkat I. Namun dua rancangan undang-undang itu ditunda pengesahannya atas Presiden Joko Widodo.

Komisi III akan mengusulkan kepada Badan Legislasi dan Kementerian Hukum dan HAM agar RKUHP dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan segera dilanjutkan. Namun Desmond mengaku belum tahu kapan Baleg akan menggelar rapat untuk membahas hal itu.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengatakan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan tak akan dibahas lagi secara substansi atau politik hukum. Dia mengatakan pembahasan dimungkinkan jika hanya berkisar pada penjelasan atau rumusan pasal-pasal yang dianggap berpotensi menjadi pasal karet saja. "Kemauan politik DPR itu bukan untuk membongkar dan membahas ulang atas hal-hal yang sudah disetujui sebagai politik hukum dan substansi pengaturan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019.  

Sedikit berbeda dengan Desmond, Arsul mengatakan dua RUU itu ditargetkan rampung pada awal atau pertengahan tahun depan. Dua RUU itu harus masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR lebih dahulu. “Target awalnya pasti antara awal 2020 atau pertengahan 2020."

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan ini termasuk dua dari sejumlah RUU yang diprotes masyarakat lantaran dianggap bermasalah. Demonstrasi mahasiswa dan pelajar pada akhir September lalu juga turut menyorot dua rancangan beleid ini. RKUHP menuai protes lantaran dianggap mengancam demokrasi, sedangkan RUU Pemasyarakatan dikritik lantaran mempermudah bebas bersyarat bagi narapidana korupsi.







Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

2 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

3 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

12 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.