TEMPO.CO, Jakarta - Tren buruk intoleransi dan menurunnya kebebasan sipil di Indonesia yang stagnan menjadi pekerjaan rumah utama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.
Lembaga Survei Indonesia menyebut dua poin ini menjadi indikator yang menunjukkan pondasi demokrasi Indonesia belum banyak berkembang.
"Salah satu yang melatarbelakangi riset kami, ini adalah bagian dari riset yang lebih besar, pertama memang ada kekhawatiran makin menguatnya gejala mengedepankan stabilitas demi pembangunan ekonomi," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, saat merilis hasil survei, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 3 November 2019.
Hasil riset yang digelar pada 8-17 September itu, menunjukkan bahwa dari indikator intoleransi, terjadi stagnasi tren buruk dari tahun lalu. Djayadi mengatakan tak ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik.
"Jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi sekarang yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," ujar Djayadi.
Survei itu menunjukkan dari segi non politik (religius - kultural), masih ada 53 persen warga muslim yang keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah non muslim. Hanya ada 36,8 persen yang mengaku tak keberatan. Tren positif hanya ditemukan ketika responden ditanyai jika non muslim mengadakan acara keagamaan di sekitar mereka. Hasilnya yang keberatan hanya 36,4 persen, sedang yang tidak keberatan 54 persen.
Sedangkan dari segi politik, Djayadi mengatakan masih tinggi angka warga muslim mayoritas yang keberatan jika non muslim menjadi kepala pemerintahan, mulai dari tingkat kota/kabupaten, hingga Presiden. Ada 56,1 persen masyarakat yang berkeberatan, dan hanya 31,3 persen yang sepakat.
"Tingkat intoleransi religius - kultural cenderung stagnan atau menurun. Tren penurunan tampak berhenti di 2017. Jadi secara umum belum ada perbaikan dalam indikator beragama dan berpolitik," kata Djayadi.
Dari indikator kebebasan sipil, merujuk survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada Mei, Djayadi mengatakan penurunan kebebasan sipil juga turut terjadi. Publik yang menganggap bahwa masyarakat saat ini takut bicara tentang politik mencapai 43 persen. Padahal pada 2014, angkanya masih di 24 persen.
Angka persepsi masyarakat yang menilai masyarakat takut berorganisasi juga naik dari 10 persen pada 2014, menjadi 21 persen. Bahkan angka ketakutan masyarakat terkait kebebasan beragama juga meningkat menjadi 13 persen, dari 2014 yang 7 persen.
"Kabinet yang baru diumumkan juga seolah-olah mengonfirmasi itu. Misalnya dipilihnya Menteri Agama yang berlatar belakang tentara, itu menimbulkan pertanyaan apakah isu kebebasan sipil, toleransi, dan radikalisme akan dihadapi dengan pendekatan, bukan hanya lewat stabilitas, tapi juga keamanan," kata dia.
Menanggapi hasil survei ini,Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwani, mengatakan sebenarnya masyarakat tak perlu khawatir dengan jaminan adanya kebebasan sipil. Selama ini, kata dia, kebebasan sipil selalu dipagari dengan regulasi atau pendekatan hukum yang jelas.
"Dalam artian tak ada orang yang kebal dengan hukum. Kalau Presiden mengatakan hukum yang tak tebang pilih, saya rasa harus dilihat dalam konteks itu," kata Jaleswari.
Meski begitu, Djayadi mengatakan masih ada modal bagi Jokowi - Ma'ruf untuk memulai awal pemerintahan mereka. Dalam survei yang sama, LSI menemukan dalam tiga tahun terakhir tren penguatan identitas kebangsaan menguat. Hal ini seiring dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan.
"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga masih baik, di level 70 persen. Dan yang tak kalah penting, komitmen warga terhadap demokrasi masih tinggi, di atas 80 persen pada 2019," kata Djayadi.
