100 Hari Pertama Kerja, Kabinet Baru Diminta Konsolidasi Internal

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai para menteri Kabinet Indonesia Maju harus melakukan konsolidasi internal pada 100 hari pertama bekerja. "Saya kira langkah cepat menjawab perubahan 100 hari ini adalah konsolidasi internal. Itu harus dilakukan," kata Tauhid dalam dialog Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

    Tauhid mengatakan, konsolidasi internal diperlukan untuk menciptakan perubahan budaya kerja dan kebijakan, termasuk jika ada perubahan nomenklatur. Koordinasi di lintas kementerian juga harus cepat dan dilakukan lebih intens. Tujuannya agar keputusan yang diambil bisa dieksekusi lebih cepat. "Sehingga mempermudah rantai birokrasi," katanya.

    Pekerjaan rumah lainnya, Tauhid menuturkan bahwa tiap kementerian harus banyak melakukan perubahan sebelum APBN 2020 berjalan. Ia meminta para menteri membuat publik yakin bahwa mereka bisa membuat agenda strategis menjadi prioritas bersama.

    Selain itu, ia menyarankan agar setiap kementerian memisahkan isu-isu yang akan diselesaikan. "Harus dipisahkan mana yang bisa diselesaikan dalam 100 hari, mana yang masuk jangka satu, lima tahun," kata dia.

    Dengan prioritas kerja 100 hari, kata Tauhid, setidaknya publik bisa mengetahui apa yang berbeda dari menteri di Kabinet Jilid II ini. Misalnya soal omnibus law. Tauhid meminta agar pemerintah segera menyampaikan apa saja pasal dan undang-undang yang berubah. Hal itu dibutuhkan agar pelaku di sejumlah sektor usaha mulai berpikir dan bersiap melakukan perubahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.