TEMPO.CO, Jakarta-Partai Bulan Bintang tak dibawa oleh Presiden Joko Widodo ke dalam jajaran kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Dalam pengumuman 12 wakil menteri hari ini, tak ada satu pun kader PBB yang dilibatkan Jokowi.
Meski begitu, PBB yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan sejak awal, tak putus asa untuk terlibat dalam pemerintahan. Mereka meyakini masih ada kursi terisisa yang bisa mereka isi.
"Kalau saya sebagai Sekjen dan kader PBB, berharap Pak Yusril bisa membantu Pak Jokowi sesuai dengan bidang dan keahliannya," kata Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor, saat dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2019.
Ferry mengatakan masih ada Pusat Legislasi Nasional yang diwacanakan pemerintahan Jokowi untuk segera dibentuk. Lembaga setingkat dengan Kementerian ini, dinilai Ferry sangat memiliki kecocokan bidang dan keahlian yang dimiliki oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. "Tapi ini dikembalikan lagi pada Pak Jokowi. Jadi kita ingin membantu Pak Jokowi ke dalam Badan/Pusat Legislasi Nasional. Itu yang kita harapkan," kata Ferry.
Ferry mengatakan selama ini Yusril tak pernah ngoyo dan meminta jabatan kepada Jokowi. Apalagi selama ini Yusril juga pernah menjabat tiga menteri. Ferry menyebut dukungan PBB pada Jokowi tulus dan tanpa pamrih.
Bahkan, menurut Ferry, Yusril tak pernah berkomunikasi dengan Jokowi terkait jabatan di pemerintahan. Selama ini, komunikasi dengan istana biasa dilakukan oleh Ferry. "Saya yang komunikasi dengan Pak Pratik (Pratiknyo), saya yang komunikasi dengan orang dekatnya Pak Jokowi," kata Ferry.
PBB merupakan salah satu partai yang hingga tahap terakhir pengumuman jajaran kabinet tak mendapat jatah jabatan. Adapun partai lain yang juga tak kebagian jabatan adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diketuai oleh Diaz Hendropriyono.