TNI Sebut Proses Penganggaran Hambat Pengadaan Alutsista

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AD dengan alutsista kendaraan tempur mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Oktober 2019. ANTARA

    Prajurit TNI AD dengan alutsista kendaraan tempur mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Suprianto mengatakan salah satu yang menghambat TNI untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alusista) adalah sistem penganggaran Indonesia yang tergolong lambat. Hal ini kerap membuat persenjataan militer Indonesia cenderung tertinggal dari negara lain.

    "Sistem penganggaran yang dimiliki oleh negara kadang-kadang sangat panjang. Jadi pada saat barangnya datang, kesannya sudah kuno," kata Joni dalam diskusi yang digelar oleh Centre of Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019.

    Joni mengatakan saat akan membeli suatu senjata paling mutakhir, anggaran memang telah disiapkan. Namun, kata dia, terkadang proses penganggaran sampai memakan waktu hingga 5 tahun.

    "Hari ini barangnya baru, tapi karena barangnya datang tiga sampai lima tahun ke depan, barangnya itu menjadi tidak update lagi," kata Joni.

    Selain itu, Joni mengatakan besarnya dana tak menjamin sejalan dengan penambahan alutsista. Faktor kepentingan-kepentingan global, mulai dari Amerika hingga Rusia, ikut mempengaruhi kebijakan pembelian alutsista TNI.

    "Dalam melengkapi alutsista, TNI sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan tersebut. Tak serta merta kita punya uang, kita bisa beli," kata Joni. Pemerintah menganggarkan Rp 131 triliun untuk TNI dalam anggaran 2020. Naik dibandingkan 2019 sebesar Rp 121 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.