TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto , menilai perlu ada perubahan undang-undang tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dibandingkan pemilu zaman dulu, ia menganggap pemilu saat ini semakin mahal dan 'berisik'.
"Sekarang makin noisy dan costly," katanya dalam acara peluncuran buku Indonesia Emas Yang Maju, Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera, di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Sidarto menceritakan pengalamannya saat mengikuti pemilihan umum 1955. Meski saat itu anggota polisi dan TNI aktif memiliki hak pilih, namun pemilu berjalan demokratis dan hasilnya bagus kendati tidak seramai saat ini. "Tidak ada baliho, tidak ada rapat umum, dan tidak ada hoaks," ujarnya.
Menurut Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, pemilu saat ini hanya menguntungkan para calon dengan modal yang besar. Ia menyayangkan sejumlah politikus berkompeten justru gagal ke parlemen.
"Saya kehilangan teman-teman yang cerdas, hilang karena kalah logistik. Yang muncul yang menang logistik," ujarnya.
Karena itu, menurut Sidarto, regulasi tentang pemilu harus direvisi. "Ada undang-undang yang harus diperbaiki supaya pemilu lebih adem dan lebih murah, tapi tetap demokratis," kata dia.
