Menteri Sekretaris Negara Siapkan Draf Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 20 September 2019. mengatakan ada 14 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang perlu ditinjau ulang. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 20 September 2019. mengatakan ada 14 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang perlu ditinjau ulang. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tengah menyiapkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).

    "Pokoknya tugas staf itu adalah menyiapkan segala sesuatu yang akan diputuskan pimpinan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

    Pratikno menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai Perpu KPK dalam beberapa hari ke depan. "Kami antisipasi apa keputusan Pak Presiden," ujarnya.

    Jokowi sebelumnya mengatakan mempertimbangkan mengeluarkan Perpu menyusul penolakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002.

    "Berkaitan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan, banyak sekali masukan pada kami utamanya masukan itu berupa penerbitan perpu. Akan segera kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah kami putuskan akan kami sampaikan kepada para senior yang hadir," kata Jokowi.

    Padahal, beberapa hari lalu, Jokowi menolak penerbitan Perpu KPK. Pemerintah berpendapat penerbitan Perpu tak bisa dilakukan karena tak ada kekosongan hukum dan kegentingan yang memaksa. Jika tak setuju dengan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR, masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.