Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Mahasiswa Yogyakarta Gejayan Memanggil Digembosi

image-gnews
Ilustrasi demo atau untuk rasa. TEMPO/Subekti
Ilustrasi demo atau untuk rasa. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi besar mahasiswa Yogyakarta bertajuk Gejayan Memanggil yang akan digelar hari ini di Jalan Gejayan, Kota Yogyakarta digembosi.

Aksi yang mengusung tema menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah itu mendapat serangan di media sosial. Beberapa akun menyebut aksi tersebut disusupi kelompok HTI, anarko, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Satu di antara tudingan itu muncul dari akun Militan Garis Lucu. Bunyinya: Info penting! Silakan disebarkan. Menyikapi terkait aksi besok Cipayung DIY tidak bergabung pada aksi. Ada timnya Anis wan abud, Dadang Juliantara, plus HTI, kelompok anarko, didukung PKS. “Buzzer banyak yang memfitnah aksi kami. Tapi, kami tetap jalan,” kata Syahdan, humas aksi tersebut kepada Tempo, Senin, 23 September 2019.

Universitas Sanata Dharma yang semula akan bergabung juga menarik dari dari aksi tersebut. Sehari sebelum aksi, Badan Eksekutif mahasiswa kampus ini rapat dengan pihak rektorat. Universitas Sanata Dharma, membuat surat edaran tentang aksi Gejayan Memanggil tertanggal 22 September yang ditandatangani Johanes Eka Priyatma.

Bunyi surat edaran itu di antaranya kampus tersebut mengambil sikap tidak terlibat dan terikat secara institusional dalam gerakan tersebut. Universitas Sanata Dharma tidak mendukung gerakan tersebut karena tidak jelas tujuan serta penanggung jawabnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma juga mengeluarkan surat yang isinya menarik diri dari Aliansi Rakyat Bergerak dan mengimbau seluruh mahasiswa kampus tersebut tidak ikut andil dalam aksi gerakan Gejayan Memanggil. Surat edaran ini ditandatangani Presiden Mahasiswa kampus tersebut, Arya Nugraha.

Menurut Syahdan, hingga kini dirinya belum menerima alasan penarikan diri untuk aksi dari BEM Sanata Dharma. Tapi, gerakan Gejayan Memanggil tak mempermasalahkan sikap BEM Sanata Dharma. Sebagai gerakan rakyat, kata dia, orang bebas mengambil sikap.

Gejayan Memanggil bersama mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia menggalang donasi dari publik melalui kitabisa.com. Dukung aksi mahasiswa di Gedung DPR 23-24 September di kitabisa.com telah berhasil mengumpulkan dana Rp 22.459.146 hingga berita ini ditulis. “Silakan dicek di situ untuk mengetahui gerakan kami murni atau tidak. Dana datang dari publik. Kami bukan massa bayaran,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gerakan yang juga dilakukan serentak di sejumlah kampus di Indonesia itu menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI. Gerakan ini dilandasi kekecewaan terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik.

Gerakan itu diberi nama Gejayan Memanggil karena Gejayan di tahun 1998 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim Orde Baru yang represif. Tahun 2019 ini kembali muncul upaya kembali ke Orde Baru melalui berbagai RUU bermasalah yang anti-demokrasi.

Selain mahasiswa, gerakan ini juga melibatkan pelajar sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan masyarakat sipil pro-demokrasi.

Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta juga menyatakan bergabung dengan aksi ini karena organisasi profesi jurnalis ini menolak RKUHP yang rawan mengkriminalisasi jurnalis.

Massa akan memulai aksinya dengan berjalan kaki dari tiga titik, yakni gerbang utama kampus Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bunderan UGM.

Mereka memprotes beberapa revisi undang-undang bermasalah, di antaranya Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam privasi dan demokrasi. Juga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Untan Diduga Jadi Joki Nilai, Dekan FISIP Minta Mahasiswa Tak Umbar Kasus Tersebut

13 jam lalu

Ilustrasi Universitas Tanjungpura. Sumber: Untan.ac.id
Dosen Untan Diduga Jadi Joki Nilai, Dekan FISIP Minta Mahasiswa Tak Umbar Kasus Tersebut

Dekan FISIP Untan meminta sivitas akademika agar tak mengumbar info soal dosen yang diduga jadi joki nilai.


8 Hotel Murah Dekat Stasiun Lempuyangan, Harga Mulai 100 Ribuan

18 jam lalu

Jika Anda melancong di Yogyakarta, Anda bisa memilih menginap di hotel dekat Stasiun Lempuyangan yang murah. Ini rekomendasinya.  Foto: Booking.com
8 Hotel Murah Dekat Stasiun Lempuyangan, Harga Mulai 100 Ribuan

Jika Anda melancong di Yogyakarta, Anda bisa memilih menginap di hotel dekat Stasiun Lempuyangan yang murah. Ini rekomendasinya.


Setelah Gaduh Ferienjob Jerman, Giliran Mahasiswa Magang Kerja ke Hungaria Mengadu ke Hotline Bareskrim Polri

19 jam lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Setelah Gaduh Ferienjob Jerman, Giliran Mahasiswa Magang Kerja ke Hungaria Mengadu ke Hotline Bareskrim Polri

MIrip dengan keluhan peserta Ferienjob di Jerman, sejumlah mahasiswa magang kerja di Hungaria menyebut proram ini bukan magang melainkan TKI.


Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

1 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno (kiri) didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan hormat saat tiba di Jalan Asia Afrika yang menjadi Historical Walk dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Dok. Museum KAA
Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

Di Indonesia sumpah jabatan presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 1949. Yogyakarta dipilih karena Jakarta tidak aman.


Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

1 hari lalu

Video viral di media sosial berisi aksi belasan warga berebutan melempar sampah ke bak sebuah truk yang melintas di jalanan sekitar depo sampah Pasar Ngasem Kota Yogyakarta pada Rabu 24 April 2024. Dok. Istimewa
Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

Pascalibur Lebaran, sejumlah depo sampah di Kota Yogyakarta memang belum dibuka. Tumpukan sampah masih tampak menggunung.


Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

1 hari lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.


Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, membeberkan nama-nama pegawai lembaga antikorupsi itu yang telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya.


Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

1 hari lalu

Batik Nitik Yogyakarta yang sudah tercatat dalam indikasi geografis. Tempo/Pribadi Wicaksono
Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

Ketika cenderamata lokal sudah tertandai dengan indikasi geografis, reputasinya akan terangkat karena produk itu sudah dinyatakan original.


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


Cerita Mahasiswa Unas Diminta Cantumkan Nama Dosen di Artikel Ilmiahnya

2 hari lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Cerita Mahasiswa Unas Diminta Cantumkan Nama Dosen di Artikel Ilmiahnya

Mahasiswa Unas sebetulnya tidak diwajibkan untuk membuat jurnal.