Aksi Mahasiswa Yogyakarta Gejayan Memanggil Digembosi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi demo atau untuk rasa. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi demo atau untuk rasa. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Aksi besar mahasiswa Yogyakarta bertajuk Gejayan Memanggil yang akan digelar hari ini di Jalan Gejayan, Kota Yogyakarta digembosi.

    Aksi yang mengusung tema menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah itu mendapat serangan di media sosial. Beberapa akun menyebut aksi tersebut disusupi kelompok HTI, anarko, dan Partai Keadilan Sejahtera.

    Satu di antara tudingan itu muncul dari akun Militan Garis Lucu. Bunyinya: Info penting! Silakan disebarkan. Menyikapi terkait aksi besok Cipayung DIY tidak bergabung pada aksi. Ada timnya Anis wan abud, Dadang Juliantara, plus HTI, kelompok anarko, didukung PKS. “Buzzer banyak yang memfitnah aksi kami. Tapi, kami tetap jalan,” kata Syahdan, humas aksi tersebut kepada Tempo, Senin, 23 September 2019.

    Universitas Sanata Dharma yang semula akan bergabung juga menarik dari dari aksi tersebut. Sehari sebelum aksi, Badan Eksekutif mahasiswa kampus ini rapat dengan pihak rektorat. Universitas Sanata Dharma, membuat surat edaran tentang aksi Gejayan Memanggil tertanggal 22 September yang ditandatangani Johanes Eka Priyatma.

    Bunyi surat edaran itu di antaranya kampus tersebut mengambil sikap tidak terlibat dan terikat secara institusional dalam gerakan tersebut. Universitas Sanata Dharma tidak mendukung gerakan tersebut karena tidak jelas tujuan serta penanggung jawabnya.

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma juga mengeluarkan surat yang isinya menarik diri dari Aliansi Rakyat Bergerak dan mengimbau seluruh mahasiswa kampus tersebut tidak ikut andil dalam aksi gerakan Gejayan Memanggil. Surat edaran ini ditandatangani Presiden Mahasiswa kampus tersebut, Arya Nugraha.

    Menurut Syahdan, hingga kini dirinya belum menerima alasan penarikan diri untuk aksi dari BEM Sanata Dharma. Tapi, gerakan Gejayan Memanggil tak mempermasalahkan sikap BEM Sanata Dharma. Sebagai gerakan rakyat, kata dia, orang bebas mengambil sikap.

    Gejayan Memanggil bersama mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia menggalang donasi dari publik melalui kitabisa.com. Dukung aksi mahasiswa di Gedung DPR 23-24 September di kitabisa.com telah berhasil mengumpulkan dana Rp 22.459.146 hingga berita ini ditulis. “Silakan dicek di situ untuk mengetahui gerakan kami murni atau tidak. Dana datang dari publik. Kami bukan massa bayaran,” kata dia.

    Gerakan yang juga dilakukan serentak di sejumlah kampus di Indonesia itu menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI. Gerakan ini dilandasi kekecewaan terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik.

    Gerakan itu diberi nama Gejayan Memanggil karena Gejayan di tahun 1998 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim Orde Baru yang represif. Tahun 2019 ini kembali muncul upaya kembali ke Orde Baru melalui berbagai RUU bermasalah yang anti-demokrasi.

    Selain mahasiswa, gerakan ini juga melibatkan pelajar sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan masyarakat sipil pro-demokrasi.

    Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta juga menyatakan bergabung dengan aksi ini karena organisasi profesi jurnalis ini menolak RKUHP yang rawan mengkriminalisasi jurnalis.

    Massa akan memulai aksinya dengan berjalan kaki dari tiga titik, yakni gerbang utama kampus Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bunderan UGM.

    Mereka memprotes beberapa revisi undang-undang bermasalah, di antaranya Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam privasi dan demokrasi. Juga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.