Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat Bawa RKUHP ke Paripurna

Editor

Purwanto

Azis Syamsuddin (tengah). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati hasil revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I hari ini. Kedua pihak setuju untuk membawa RKUHP ini ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Izinkan saya mengetok palu sebagai tanda pengesahan, apakah bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsudin di ruang rapat Komisi Hukum, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

"Setuju," jawab anggota Komisi Hukum yang hadir.

Setelah Aziz mengetok palu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengucapkan terima kasih kepada DPR atas rampungnya RKUHP ini.

"From the bottom of my heart, I thank you very much for all your hard work, your dedication, your sympathy," kata Yasonna.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat I ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly meminta agar Pasal 418 dihapus. Ayat (1) Pasal 418 itu mengatur bahwa laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Kategori 3.

Pasal 418 ayat (2) berbunyi, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori 4."

Setelah dibicarakan dalam forum lobi, usulan itu disepakati oleh DPR. Sepuluh fraksi pun menyatakan setuju membawa hasil revisi KUHP peninggalan Belanda itu ke rapat paripurna.

DPR dan pemerintah berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini kendati isi serta proses pembuatannya menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil. Selain proses pembahasan yang terkesan sembunyi-sembunyi, koalisi juga menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah dalam rumusan ini.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai pasal-pasal dalam draf RKUHP tersebut dinilai masih berwatak kolonial, bertentangan dengan niat merevisi undang-undang peninggalan Belanda itu. "Masih banyak pasal-pasal yang rasa kolonial," kata dia kepada Tempo, Ahad, 15 September 2019.

Beberapa pasal yang dianggap bermasalah di antaranya pasal penghinaan kepada presiden/wakil presiden, pasal penerapan hukuman mati, pasal zina, pasal makar, pasal tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Kemudian ada pula living law yang memungkinkan aparat menegakkan hukum sesuai hukum adat yang berlaku.

Koalisi masyarakat sipil pun berencana mengajukan permohonan uji materi KUHP ke Mahkamah Konstitusi. "Kami akan judicial review ke MK," kata Asfinawati.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 menit lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

22 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

27 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

28 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

29 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

34 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP


Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

34 hari lalu

Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza.


Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

34 hari lalu

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

Aliansi Masyarakat menggelar protes di aca Kick Off Sosialisasi RKUHP


Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

35 hari lalu

Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

Mahfud Md mengatakan, sudah selama 59 tahun Indonesia terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti.


Dewan Pers Ingin Diikutsertakan Bahas RKUHP dalam RDPU di Komisi III

42 hari lalu

Dewan Pers Ingin Diikutsertakan Bahas RKUHP dalam RDPU di Komisi III

Arsul Sani berjanji akan berupaya agar Dewan Pers ikut dalam RDPU Komisi III saat membahas RKUHP.