Menanyakan Penyadapan, Nasir Djamil Kaget oleh Jawaban Nawawi

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, saat mengikuti diskusi Pilar Kenegaraan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, saat mengikuti diskusi Pilar Kenegaraan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Nawawi Pomolango kerap 'ngeles' saat menjawab berbagai pertanyaan anggota Komisi III DPR RI saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

    Salah satunya, ketika anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil bertanya pendapat Nawawi soal audit alat penyadapan KPK yang tidak dilakukan oleh Kementerian Kominfo pada 2012. Pertanyaan itu dilontarkan Nasir karena Nawawi mengkritik kasus 70 persen penyelidikan di KPK dilakukan berdasarkan penyadapan.

    "Anda kan menjadi hakim di PN Jakpus tahun 2013, bagaimana saudara melihat penyadapan yang tidak audit ini? Seharusnya saat menjadi hakim, saudara mempertanyakan ini atau saudara memang tidak membaca putusan MK atau tidak mengetahui kebijakan kementerian terkait?" ujar Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

    Alih-alih menjawab pertanyaan Nasir, Nawawi malah menyindir balik politikus PKS itu. "Sosok beliau ini saya kenal malah bukan sebagai anggota Dewan. Waktu itu saat saya menjabat sebagai Ketua PN Jaktim, datang sepucuk surat permohonan agar dikeluarkan surat keterangan bersih secepatnya, karena ada rekan beliau yang mau jadi bupati atau wali kota di mana itu," kata Nawawi.

    Mendengar pernyataan Nawawi, Nasir Djamil tersentak. "Bukan Nasir ini, Nasir lain itu," ujar Nasir menyeletuk.

    "Ah Bapak itu," kata Nawawi lagi dengan yakin.

    "Sampai sekarang masih ada di saya surat itu," kata Nawawi.

    "Saya tidak pernah maju walkot atau bupati," timpal Nasir.

    "Ndak. Ada rekan bapak yang mau jadi walikota atau bupati dari mana itu minta surat keterangan bersih dari Jakarta Timur," ujar Nawawi disambut tawa dari para anggota.

    "Kalau saya terpilih, saya bawa surat itu ke sini. Masih ada itu," kata Nawawi.

    Nasir Djamil masih tak terima dengan pernyataan Nawawi. Dia mengaku tidak pernah meminta agar ketua PN mempercepat proses surat keterangan bersih diri (SKBD) untuk rekannya yang akan maju sebagai kepala daerah.

    "Tolong saudara calon mohon rekomendasinya dikasih ke saya. Saya masih bingung bupati atau wali kota mana itu," kata Nasir.

    "Insyaallah saya cari yang mulia," jawab Nawawi.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.