Penggerudukan Kantor YLBHI Diduga Terkait Capim KPK

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Yenti Garnasih didampingi anggota pansel menyampaikan keterangan pers tentang hasil tes psikologi capim KPK di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019. Sebanyak 40 peserta seleksi capim KPK periode 2019-2023 dinyatakan lolos tes psikologi yang selanjutnya akan mengikuti tahapan Profile Assessment pada 8-9 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

    Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Yenti Garnasih didampingi anggota pansel menyampaikan keterangan pers tentang hasil tes psikologi capim KPK di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019. Sebanyak 40 peserta seleksi capim KPK periode 2019-2023 dinyatakan lolos tes psikologi yang selanjutnya akan mengikuti tahapan Profile Assessment pada 8-9 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menuding penggerudukan massa ke Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta Pusat terkait dengan seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK periode 2019-2023.

    “Kami mengecam keras  penggerudukan kKantor YLBHI oleh massa yang tidak bertanggungjawab,” kata Sekretaris KIARA Susan Herawati dalam keterangan tertulis hari ini, Ahad, 1 September 2019.

    Penggerudukan tersebut terjadi pada Jumat lalu, 30 Agustus 2019. Pada hari yang sama, massa juga menggereduk Gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

    Massa menyatakan mendukung Pansel Capim KPK dalam seleksi. Di sisi lain, YLBHI dan sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK kerap mengkritik pansel yang meloloskan calon yang dinilai bermasalah.

    Menurut Susan, penggerudukan tersebut upaya menghentikan kritik terhadap Pansel Capim KPK. Tapi dia khawatir tanpa pengawalan dari publik orang-orang bermasalah bakal menduduki KPK.

    Jika Capim KPK tak berkualitas, dia melanjutkan, berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi, termasuk di sektor sumber daya alam.

    Susan menerangkan dalam pengelolaan sumber daya alam kerap terjadi korupsi demi mengeruk keuntungan. Dia berharap Pimpinan KPK yang akan datang membidik lebih banyak kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

    “Pimpinan KPK yang baru harus memiliki keberpihakan mengusut korupsi di sektor kelautan dan perikanan," ujarnya tentang pengerudukan diKantor YLBHI.

    ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.