YLBHI Curigai Pansel Capim KPK Berat Sebelah Dalam Wawancara

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Yenti Garnasih bersama anggota Panitia Seleksi Hendardi saat mendengarkan jawaban dari Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. Agenda tersebut yakni melakukan wawancara dan uji publik pada Capim KPK yang diselenggarakan pada 27-29 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Yenti Garnasih bersama anggota Panitia Seleksi Hendardi saat mendengarkan jawaban dari Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. Agenda tersebut yakni melakukan wawancara dan uji publik pada Capim KPK yang diselenggarakan pada 27-29 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK berat sebelah ketika memberikan pertanyaan dalam tahap wawancara dan uji publik.

    "Ada calon yang dicecar, tapi ada calon yang hanya ditanya tanpa mengejar jawabannya," kata Asfinawati hari ini,  Jumat, 30 Agustus 2019.

    Menurut dia, kualitas pertanyaan dan jawaban yang dituntut berbeda antara satu Capim KPK dengan yang lainnya. Dia mencontohkan ada Capim KPK yang menjawab berbeda dengan isi undang-undang tapi tidak dicecar.

    Uji publik dan wawancara Capim KPK berlangsung selama tiga hari pada 27-29 Agustus 2019. Dari 20 Capim KPK tersebut Pansel akan mengerucutkan menjadi 10 nama untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019.

    Selanjutnya, Komisi Hukum DPR yang akan memilih lima di antaranya sebagai Pimpinan KPK mendatang.

    Asfinawati juga tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK. Dia mengatakan Koalisi sejak awal mengkritik standar pertanyaan dalam wawancara Capim KPK.

    "Kami tidak melihat Pansel menggunakan kriteria yang benar," ucap wanita itu.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.