57 Anggota DPR PDIP Tak Lapor LHKPN, Ini Alasan Hasto

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden kelima Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden kelima Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan alasan mengapa 57 anggota DPR RI terpilih dari partai belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU.

    PDIP paling banyak memiliki anggota DPR terpilih 2019-2024 yang belum setor LHKPN. Jika hingag 7 September 2019 tetap membandel, mereka tak akan dilantik sebagai anggota Dewan oleh Presiden Jokowi.

    "Memang ada sedikit miskomunikasi. Karena melaporkan itu (LHKPN) sudah dilakukan di KPK, hanya (laporan) ke KPU yang belum dilakukan," kata Hasto di kantor KPU Pusat, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.

    Dari total 128 anggota DOR terpilih dari PDIP baru 55 persen(71 orang)  yang telah menyerahkan LHKPN ke KPU. Di bawah PDIP ada Partai Gerindra yang memiliki 15 anggota yang belum melapor dari total 63 kader yang lolos ke Senayan.

    Hasto Kristiyanto menjanjikan mengecek para kader PDIP itu untuk memastikan mereka memenuhi syarat yang diajukan oleh KPU untuk mengikuti pelantkan.

    "Bagi mereka yang memang tidak melaporkan di KPK, kami akan memberikan teguran. Karena ini tanggung jawab bagi anggota legislatif terpilih."

    Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan bahwa LHKPN salah satu syarat agar anggota legislatif dapat dilantik oleh presiden. "Jika sampai 7 September tidak menyerahkan, maka kami tidak memberikan nama yang bersangkutan untuk dilantik oleh presiden," ucap lham.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.