Fahri Hamzah: Tindakan Blokir Internet di Papua Pelanggaran HAM

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menghadiri lanjutan persidangan Ratna Sarumpaet dalam perkara berita bohong yang menyebabkan keonaran sebagai saksi meringankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 7 Mei 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menghadiri lanjutan persidangan Ratna Sarumpaet dalam perkara berita bohong yang menyebabkan keonaran sebagai saksi meringankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 7 Mei 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik keputusan pemerintah yang memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat.

    Fahri bahkan menyebut tindakan pemerintah ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    “Pemerintah itu yang gentleman, jangan setiap ada kekacauan blokir. Ngomong, hadapi rakyat, orang itu perlu kehadiran Anda, kehadiran muka Anda itu yang bikin tenang bukan dengan memblokir percakapan publik,” ujar Fahri seusai rapat paripurna DPR 27 Agustus 2019 di gedung Nusantara II komplek DPR RI.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga hari ini masih memblokir jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya menyampaikan, blokir internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal.

    “Untuk saat ini, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/SMS,” kata Ferdinandus.

    Menurut Fahri, ada metode yang salah dalam kerja pemerintah dengan blokir internet di Papua. “Rusuh itu karena negara nggak hadir,” kata pendiri Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi ini.

    Fahri menekankan perlu adanya dialog antara pemerintah dan rakyat Papua. “Komisi 1 harus agak serius dalam menanggapi ini. Metode blokir dalam merampas kebebasan orang untuk berkomunikasi itu pelanggaran HAM sebenarnya. Enggak boleh dibiarkan,” kata Fahri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.