Saut Situmorang: Orang Tak Berintegritas Tak Bertahan Lama di KPK

Reporter

Wakil ketua KPK Saut Situmorang dan Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga saat ditemui di Gedung KPK Jakarta Selatan, Jumat, 21 Desember 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang tidak khawatir dengan lolosnya sejumlah nama yang diduga bermasalah ke dalam 20 besar calon pimpinan periode 2019-2023. Menurut dia, orang yang tidak berintegritas tak akan bertahan lama di KPK.

"Orang di KPK yang integritasnya terganggu ya enggak akan lama, percaya deh. Dia enggak bisa bertahan lama," kata Saut di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Menurut Saut, pengawasan di KPK sangat ketat. Pimpinan, kata dia, mengawasi bawahannya, begitupun bawahan mengawasi atasannya dengan ketat. "Pegawai KPK sampai kiamat akan seperti itu, pimpinannya dikritik, ditantang, dan itu perintah undang-undang. Itulah integritas di KPK," kata dia.

Di sisi lain, pengawasan dari masyarakat sipil kepada KPK juga tak bisa disepelekan. Menurut Saut, bila KPK mulai melenceng, maka masyarakat sipil pasti langsung bersuara. "Walaupun dia punya rekam jejak (buruk), lalu ke dalam, pasti dia mikir-mikir," kata Saut.

Sebelumnya, panitia seleksi capim KPK mengumumkan 20 nama yang lolos tahap profile assessment. Menurut catatan KPK yang diberikan pansel, di antara nama itu ada yang punya catatan bermasalah, mulai dari tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dugaan pernah menerima gratifikasi, melakukan pelanggaran etik dan menghambat kerja KPK memberantas korupsi.

Data itu telah diberikan KPK kepada pansel untuk menjadi acuan dalam seleksi. Anggota pansel Hendardi mengatakan telah menerima data tersebut. Menurut dia ada data yang sudah terbukti kebenarannya dan ada yang masih indikasi. Untuk yang masih indikasi, kata dia, pansel bakal mendalami dugaan tersebut di tahap selanjutnya. "Kalau temuannya memiliki kekuatan hukum tetap tentu tidak ada toleransi," kata dia.






KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

10 menit lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

45 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

23 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan