KPK Berharap Jokowi Ikut Awasi Proses Seleksi Capim

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Presiden Joko Widodo ikut memperhatikan proses seleksi calon pimpinan periode 2019-2023. KPK menyatakan panitia seleksi yang bekerja menyaring capim merupakan mandat dari presiden.

"Sensitivitas ini sangat penting bagi kita semua dan bagi pihak yang masih menginginkan KPK bekerja melakukan pemberantasan korupsi ke depan," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat, 23 Agustus 2019.

Saat ini, tinggal 20 nama capim yang lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Unsur kepolisian mendominasi deretan nama itu dengan 4 calon, yakni Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Antam Novambar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

Menyusul 3 orang capim dari akademisi atau dosen, serta 3 orang jaksa. Kemudian, komisioner dan pegawai KPK 2 orang, PNS 2 orang, advokat 1 orang, hakim 1 orang, dan lain-lain 2 orang.

Menurut catatan KPK, di antara 20 orang nama itu, beberapa di antaranya punya rekam jejak bermasalah. Mereka diduga tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pernah menerima gratifikasi, melakukan perbuatan yang menghambat kerja KPK, hingga melakukan pelanggaran kode etik saat bekerja di KPK.

Dua puluh nama yang lolos seleksi capim KPK itu diprotes oleh Koalisi Kawal Capim KPK. Dua nama yang paling disorot adalah Antam dan Firli. Antam diduga pernah mengintimidasi eks Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Sementara, Firli pernah dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran etik semasa menjabat Deputi Penindakan KPK.

Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih mengatakan tak ada yang salah dengan rekam jejak calon yang lolos. Selain menerima masukan dari masyarakat, Yenti mengatakan menerima masukan dari 8 lembaga, di antaranya KPK dan Polri.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan pansel capim KPK justru terkesan hirau masukan dari masyarakat. Respon pansel, kata dia, acapkali negatif dan defensif. "Padahal masukan tak hanya diberikan oleh koalisi, tapi juga tokoh agama dan eks komisioner KPK," kata dia.

Febri mengatakan atas permintaan pansel, KPK juga sudah memberikan data rekam jejak para calon pimpinan. KPK, kata dia, akan kembali membahas rencana lanjutan penelusuran rekam jejak setelah pansel mengumumkan 20 nama tadi sore. Dia mengatakan masyarakat juga bisa memberikan informasi terkait capim KPK melalui call center 198.






KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

22 menit lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

58 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

16 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

23 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan