Selasa, 24 September 2019

KPK Berharap Jokowi Ikut Awasi Proses Seleksi Capim

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Presiden Joko Widodo ikut memperhatikan proses seleksi calon pimpinan periode 2019-2023. KPK menyatakan panitia seleksi yang bekerja menyaring capim merupakan mandat dari presiden.

    "Sensitivitas ini sangat penting bagi kita semua dan bagi pihak yang masih menginginkan KPK bekerja melakukan pemberantasan korupsi ke depan," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Saat ini, tinggal 20 nama capim yang lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Unsur kepolisian mendominasi deretan nama itu dengan 4 calon, yakni Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Antam Novambar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

    Menyusul 3 orang capim dari akademisi atau dosen, serta 3 orang jaksa. Kemudian, komisioner dan pegawai KPK 2 orang, PNS 2 orang, advokat 1 orang, hakim 1 orang, dan lain-lain 2 orang.

    Menurut catatan KPK, di antara 20 orang nama itu, beberapa di antaranya punya rekam jejak bermasalah. Mereka diduga tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pernah menerima gratifikasi, melakukan perbuatan yang menghambat kerja KPK, hingga melakukan pelanggaran kode etik saat bekerja di KPK.

    Dua puluh nama yang lolos seleksi capim KPK itu diprotes oleh Koalisi Kawal Capim KPK. Dua nama yang paling disorot adalah Antam dan Firli. Antam diduga pernah mengintimidasi eks Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Sementara, Firli pernah dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran etik semasa menjabat Deputi Penindakan KPK.

    Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih mengatakan tak ada yang salah dengan rekam jejak calon yang lolos. Selain menerima masukan dari masyarakat, Yenti mengatakan menerima masukan dari 8 lembaga, di antaranya KPK dan Polri.

    Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan pansel capim KPK justru terkesan hirau masukan dari masyarakat. Respon pansel, kata dia, acapkali negatif dan defensif. "Padahal masukan tak hanya diberikan oleh koalisi, tapi juga tokoh agama dan eks komisioner KPK," kata dia.

    Febri mengatakan atas permintaan pansel, KPK juga sudah memberikan data rekam jejak para calon pimpinan. KPK, kata dia, akan kembali membahas rencana lanjutan penelusuran rekam jejak setelah pansel mengumumkan 20 nama tadi sore. Dia mengatakan masyarakat juga bisa memberikan informasi terkait capim KPK melalui call center 198.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.