TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim meminta publik tak menyalahkan Presiden Joko Widodo soal rencana pemindahan Ibu Kota.
"Pak Jokowi tentu mendasarkan masukan dari para ahli. Yang saya gugat adalah pendapat para ahli," kata dia dalam diskusi yang diadakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
Emil mengatakan Jokowi hanya mendapat masukan kemudian mengambil keputusan untuk pindah Ibu Kota. "Presiden bergantung pada pembantu-pembantunya, kenapa para pembantuk tidak memperhitungkan?" kata dia.
Emil Salim mengkritik keras rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini, anggaran untuk pemindahan ibu kota sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai perbaikan yang diperlukan di Jakarta atau pulau Jawa.
Analoginya, kata Emil, jika seseorang membeli permen seharga Rp 10, maka Ia tidak bisa membeli rokok dengan harga yang sama. Jika pemerintah mengatakan ada anggaran Rp 466 triliun uang untuk pindah ke Kalimantan, berarti ada uang yang sama, yang tidak tersedia untuk memecahkan masalah di Jakarta.
Ketika Ibu Kota dipindahkan, Emil Salim mempertanyakan kelanjutan penanganan dari masalah yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa tersebut. “Jadi saya merasa ini tidak bertanggung jawab. Kalau tahu ada angin taufan, pecahkan masalahnya, bukan lari dari persoalan,” kata dia.
MARVELA/FAJAR PEBRIANTO
