TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak sepakat dengan usulan penambahan kuota pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sepuluh orang.
Dia menilai usulan itu terkesan demi bagi-bagi kekuasaan. "Dalam rangka politik akomodatif boleh, tetapi jatuhnya menurut saya agak cenderung kayak bagi-bagi jabatan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Menurut Mardani, penambahan kuota pimpinan MPR juga belum tentu efektif. Dia menilai usulan penambahan ini juga bertentangan dengan prinsip reformasi birokrasi. Apalagi, menurut Mardani, tugas MPR juga tidak banyak.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menilai penambahan jumlah pimpinan akan membebani keuangan negara. Terkait alasan perlunya keterwakilan semua pihak di lembaga permusyawaratan ini, dia menilai bahwa semua anggota pun dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Mardani mengatakan PKS siap menjadi oposisi, baik di pemerintahan maupun parlemen. Dia juga mengisyaratkan partainya tak masalah jika tidak mendapat jatah kursi pimpinan. "Saya pada posisi gini, senang kok kalau PKS dapat kursi. Tapi demokrasi itu harus tumbuh secara normal dan sehat. Yang menang ya monggo running the country, yang kalah ya udah kita menjadi penyeimbang," ujarnya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini tengah membahas tata tertib MPR periode 2019-2024. Menurut anggota MPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay, salah satu yang dibahas adalah komposisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.
