Pesan JK di UGM: Akademisi Bikin Tafsir Pancasila Sederhana Saja

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat sambutan dalam pembukaan acara The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019 di Jakarta Convention Center, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat sambutan dalam pembukaan acara The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019 di Jakarta Convention Center, Selasa, 13 Agustus 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan agar para akademisi menafsirkan Pancasila secara sederhana saja.

    Jika Pancasila ditafsirkan secara rumit justru akan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

    “Semakin sederhana pembahasan Pancasila, semakin orang bisa paham. Semakin orang paham, maka Pancasila semakin bisa dihayati,” kata JK dalam acara Kongres Pancasila XI di Balai Senat Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) Kamis, 15 Agustus 2019.

    Pancasila, kata JK bukan sekedar slogan atau filsafat. Namun merupakan pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dimengerti dan dihidupi, tidak hanya dihafalkan saja.

    “Tapi menjadikan negara kita kokoh,” kata dia.

    Menurut Kalla, penghayatan Pancasila dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang lebih penting ketimbang penguraian Pancasila secara ilmiah.

    Pancasila, kata JK, sebenarnya sangat sederhana dan tegas.

    “Tapi dalam penafsiran dan pelaksanaannya kadang berbeda-beda, tergantung siapa yang menafsirkan dan melaksanakannya,” kata Jusuf Kalla. Ia berpesan agar para pembicara dan peserta dapat melakukan diskusi yang menghasilkan pikiran-pikiran yang dapat dipahami oleh segenap masyarakat.

    Adapun Rektor UGM Panut Mulyono dalam sambutan mengatakan perjuangan para pendahulu kita dalam menentang kolonialisme adalah demi merontokkan struktur yang membeda-bedakan warga negara, menolak struktur anti-kesetaraan dan anti-kebebasan. "Sayangnya, dalam kehidupan hingga saat ini masih terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang,” kata Panut Mulyono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.