TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan dirinya tidak optimistis dan tidak pula pesimistis menghadapi tahapan seleksi profile assessment sebagai calon pimpinan KPK (capim KPK).
"Biasa saja. Tidak optimis tidak pesimis. Biasa saja. Lulus alhamdulillah, enggak lulus juga alhamdulillah," kata Laode di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta pada Kamis, 8 Agustus 2019.
Profile assesment yang digelar hari ini antara lain adalah tes mengenai wawasan kebangsaan beserta hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di KPK. "Wawasan kebangsaan, ya, soal bagaimana meletakkan KPK dan hubungannya dengan pemerintahan yang lain," kata Syarif.
Terkait tes wawasan kebangsaan yang baru dilakukan pada seleksi kali ini, Syarif menilai seorang pimpinan KPK sepatutnya memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan sejahtera. Adil dan sejahtera itu, kata dia, belum tercapai karena masih ada korupsi.
Ketika ditanya apakah siap menghadapi seleksi, Syarif mengatakan dirinya merasa biasa saja. "Kan sudah tahu rasanya, susahnya di KPK, jadi enggak terlalu eager," ujar Syarif.
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih mengatakan tahapan ini menjadi salah satu tahapan seleksi yang lebih mendalam seperti simulasi, observasi, dan wawancara individual. Rencananya assessment akan dilakukan hari ini hingga esok hari, pukul 07.30 hingga 17.00.
"Ini memang begini karena kami sedang mencari komisioner KPK yang punya leadership, yang punya ketahanan. Karena nanti dia akan menghadapi banyak sekali tantangan," kata Yenti di Lemhanas hari ini sesaat sebelum memulai rangkaian seleksi Capim KPK.
Setelah profile assessment, capim KPK masih akan menghadapi dua tahapan, yaitu tes kesehatan dan wawancara selama 4 hari. "Wawancara termasuk uji publik. Nanti kita lihat formatnya," katanya.
Yenti mengatakan tahapan seleksi akan berakhir pada 30 Agustus 2019. Pada 31 Agustus, pansel akan melakukan rapat dan hasilnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September.
HALIDA BUNGA FISANDRA
