Wagub Jabar: Jadikan Masjid Sebagai Pusat Peradaban

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, membuka pelatihan manajemen Masjid Daarut Tauhid Peduli Priangan Timur di Kota Tasikmalaya, Sabtu, 3 Agustus 2019.

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, membuka pelatihan manajemen Masjid Daarut Tauhid Peduli Priangan Timur di Kota Tasikmalaya, Sabtu, 3 Agustus 2019.

    INFO JABAR — Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) harus mampu menghadirkan gagasan-gagasan baru dalam mewujudkan misi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban.

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan hal itu usai membuka Pelatihan Manajemen Masjid Daarut Tauhid Peduli Priangan Timur di Kota Tasikmalaya, Sabtu, 3 Agustus 3019. "DKM juga harus jadi agen pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai demokratis, moderat dan toleran terhadap keberagaman budaya dan agama," ujar Uu.

    Berdasarkan data Kementerian Agama, terdapat 50.065 masjid, 38.062 musala, dan 8.428 pondok pesantren di seluruh Jabar. Uu berharap dengan pelatihan itu, pengurus DKM dapat menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan umat. 

    “Selain untuk syiar Islam, masjid di Jabar harus jadi percontohan dalam pengelolaan yang profesional,” katanya 

    Jawa Barat (Jabar) sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, mempunyai potensi untuk memberdayakan masjid.  Jabar punya infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengelola masjid sebagai pusat peradaban.  
    Menurut Uu, Pemdaprov Jabar telah mengeluarkan sejumlah program dalam rangka membentuk manusia yang bertakwa melalui peningkatan fungsi masjid, seperti Masjid Mengaji, English for Ulama, Satu Desa Satu Hafidz, Kredit Mesra, dan MTQ juara.

    "Masjid masih menjadi katalisator bagi pembangunan di Jawa Barat," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.