TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hendrawan Supratikno menyebutkan ada tiga opsi pembentukan paket pimpinan MPR. Opsi pertama ialah proses aklamasi, dengan syarat calon ketua yang diajukan harus benar-benar mumpuni dan diterima semua partai.
"Opsi pertama aklamasi, tapi betul calon ketuanya benar-benar yang memiliki kaliber dan karakter yang memiliki ketokohan luar biasa," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.
Hendrawan mencontohkan sosok mendiang Taufik Kiemas yang menjadi ketua MPR periode 2009-2013. Menurut dia, sosok suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu unggul lantaran dapat diterima semua fraksi dan mampu menjembatani komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda pandangan.
Opsi berikutnya, kata Hendrawan, yakni dua paket pimpinan MPR. Namun Hendrawan memprediksi mudah menebak siapa pemenang dari dua paket pimpinan MPR ini. Sebab, ada kemungkinan partai-partai besar bergabung menjadi satu dalam satu paket.
Hendrawan menjelaskan opsi ketiga yang disebutnya ekstrem, yakni adanya tiga paket pimpinan MPR. Jika demikian, maka sembilan partai yang lolos ke parlemen akan terbagi menjadi tiga kelompok. Setiap paket kemudian melibatkan dua anggota Dewan Perwakilan Daerah.
"Masing-masing paket terdiri dari tiga fraksi dan dua dari DPD. Ini akan terjadi pemilihan yang cukup seru," ucap Ketua DPP PDIP ini.
Hendrawan mengatakan PDIP kini menjalin komunikasi dengan partai-partai lain ihwal pembentukan paket pimpinan MPR. Adapun di internal partai banteng, kata dia, yang dianggap paling berpeluang adalah dua paket pimpinan MPR, meski tetap ada dorongan untuk aklamasi.
Hendrawan mengimbuhkan, PDIP memiliki kader yang akan diajukan untuk menjadi pimpinan MPR. Dia mengatakan partainya juga memiliki agenda strategis 2019-2024 yakni amandemen terbatas UUD 1945.
Ada beberapa nama yang disebutkan Hendrawan, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang bakal dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober nanti, serta dua Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan dan Andreas Pareira. Saat menjadi anggota parlemen sebelumnya, Yasonna pernah menjadi pimpinan fraksi.
