Soal Sansekerta, JJ Rizal Usul JK Ubah Nama Anak Usahanya Dulu

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan JJ Rizal meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam bisnisnya, sebelum mengusulkan penggantian istilah dari bahasa Sansekerta. "Seharusnya Pak JK lebih dulu mengoreksi nama-nama anak usaha bisnisnya," kata JJ Rizal, Kamis, 18 Juli 2019.

    Rizal pun meminta maaf jika JK merasa nama-nama Sansekerta tidak memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Namun, kata Rizal, nama-nama anak usaha JK pun juga tidak semua mengandung bahasa Indonesia.

    Ia menyebut salah satu anak usaha bisnis JK, yaitu PT Baruga Asrinusa Development. Kata 'nusa', menurut Rizal, akarnya Sansekerta. Kemudian, dia juga menyebut kata 'development' yang merupakan bahasa Inggris. Selain itu, anak usaha JK lainnya yang memakai bahasa Inggris adalah Kalla Hospitality dan Kalla Electrical System.

    "Mungkin dengan mengindonesiakan lebih dulu itu semua dan menjadi teladan," katanya.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya meminta istilah dalam bahasa Sansekerta diganti dengan bahasa Indonesia yang benar. Saat itu, JK sedang memberikan selamat kepada peraih penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha atau penghargaan untuk kepala daerah berprestasi. JK mengaku sulit menyebut nama penghargaan tersebut dengan benar.

    Menurut JK, istilah dalam bahasa Sansekerta sudah tak lagi relevan di zaman sekarang. Ia yakin tak ada pihak yang hafal dengan penyebutan istilah tersebut. Karena itu, JK pun mengingatkan agar kementerian dan lembaga segera mengganti istilah-istilah tersebut.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.