Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perludem Kritik Usul Tjahjo Kumolo soal Persingkat Masa Kampanye

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara kepada awak media di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. Tempo/Syafiul Hadi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara kepada awak media di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. Tempo/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengkritik usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ingin mempersingkat masa kampanye pemilu menjadi satu bulan.

Menurut Fadli, usulan tersebut bukan hal yang mendesak dan tidak akan berdampak signifikan terhadap perbaikan pemilu. "Pembatasan waktu kampanye yang singkat akan tetap percuma jika tak ada konsistensi terhadap penegakkan hukum bagi yang melanggar kampanye," kata Fadli kepada Tempo, Selasa, 16 Juli 2019.

Fadli menilai, aspek pendidikan politik, perbaikan regulasi, dan komitmen terhadap penegakkan hukumlah yang menjadi tugas mendesak untuk diperbaiki. "Makanya saya lebih setuju konsistensi terhadap penegakkan hukum yang perlu diperbaiki, secara kelembagaan, regulasi, dan komitmen semua pihak," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menilai tahapan kampanye perlu dipersingkat. Karena itu, ia akan mengusulkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait masa kampanye. "Saya usulkan waktu kampanye cukuplah sebulan saja, tak harus delapan bulan. Mungkin lebih efektif, efisien, bisa lebih cepat. Secara teknis nanti KPU yang menyiapkan ini," kata Tjahjo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Tjahjo, usulan tersebut merupakan bentuk evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Waktu kampanye yang panjang, kata dia, memperbesar potensi kerawanan keamanan di masyarakat. Sebab, dengan masa kampanye yang panjang, kerap terjadi konflik di masyarakat yang kerap melebar. Konflik bahkan sering kali mengaitkan ke arah ideologi, suku, agama, dan kelompok.

Selain itu, dengan jadwal kampanye yang singkat, Tjahjo Kumolo berharap dampak negatif pemilu dapat teredam. Apalagi, pemilu dilakukan tiap lima tahunan.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mendagri Ingatkan Daerah Segera Tuntaskan Hibah Dana Pilkada

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Ingatkan Daerah Segera Tuntaskan Hibah Dana Pilkada

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pilkada bergantung pada anggaran.


Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari (kanan), seusai menandatangani Surat Edaran Bersama penguatan APIP dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.


Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Mendagri mengatakan pihaknya akan mengaktifkan aparat pengawas internal pemerintah untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024.


Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah sebanyak Rp 999 miliar untuk Pilkada 2024.


Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian menemukan ada beberapa daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada Serentak.


Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

14 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

Netralitas ASN menjelang hingga selama proses pemilu telah diatur dalam berbagai regulasi.


Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

Sejak zaman reformasi, Indonesia belum pernah menyelenggarakan Pilkada serentak dengan model bersamaan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.


Perludem Sebut Kasus Asusila Hasyim Asy'ari Mencoreng Citra KPU

16 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Perludem Sebut Kasus Asusila Hasyim Asy'ari Mencoreng Citra KPU

Perludem menyebut pemberhentian Hasyim Asy'ari mencoreng nama baik KPU. Enam komisioner diminta untuk berbenah.


Menjelang Pilkada 2024, Ini Daftar 28 Pj Gubernur di Indonesia

23 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 3 Penjabat gubernur yakni Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatra Utara, Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan dan Hassanudin sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Senin, 24 Juni 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta. Doc. Istimewa/ Humas Kemendagri
Menjelang Pilkada 2024, Ini Daftar 28 Pj Gubernur di Indonesia

Berikut daftar Pj Gubernur di 28 provinsi menjelang Pilkada 2024.


ASN ke IKN : Tawaran Percepatan Karier hingga Pindah pada September 2024

24 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
ASN ke IKN : Tawaran Percepatan Karier hingga Pindah pada September 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, ASN yang bersedia pindah ke IKN bisa cepat mendapat promosi jabatan