TEMPO.CO, Jakarta - Tidak ada satu pun visi tentang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dalam pidatonya di acara yang bertajuk 'Visi Indonesia' di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juli 2019.
Baca: Jokowi Janji Sambungkan Proyek-proyek Infrastruktur Besar
Jokowi hanya menyampaikan lima visi tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, menarik investor, reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, menjelaskan visi yang disampaikan Jokowi memang memiliki narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa. Akan tetapi, Jokowi bukan tak memperhatikan aspek hukum dan penegakan HAM.
"Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, persoalan hukum dan HAM ini adalah persoalan tidak hanya kita sebagai bangsa, tetapi dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," ujar Aria Bima, Ahad, 14 Juli 2019.
Aria tak menampik masih banyak persoalan hukum dan HAM selama masa kepemimpinan Jokowi lima tahun terakhir. Namun ia menekankan pentingnya kompetensi agar Indonesia memiliki daya saing tanpa meninggalkan permasalahan hukum dan HAM.
Baca: Jokowi: Oposisi Itu Sangat Mulia, Asal Jangan Menimbulkan Dendam
"Ya pasti (masih ada persoalan). Ini bukan pemerintahan malaikat, ada sesuatu yang kurang. Tentu kami tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, yang mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global, tapi meninggalkan persoalan HAM," ujar dia.
