Jokowi Ogah Ikut Campur Kisruh Munaslub Partai Golkar

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama pimpinan DPD se-Indonesia usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama pimpinan DPD se-Indonesia usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Bogor - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan ikut campur masalah internal partai mengenai penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.

    Baca: Kata Airlangga, Jokowi Minta Kepemimpinan Golkar Diperkuat

    "Terkait dengan internal Partai Golkar, Bapak Presiden tentu menyerahkan kepada Partai Golkar," kata Airlangga usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2019.

    Sesuai agenda politik partai, Airlangga mengatakan penyelenggaraan munaslub jatuh pada Desember 2019. Jokowi, kata Airlangga, meminta partainya untuk tetap berkonsolidasi dan menjaga soliditas dalam menghadapi agenda politik ke depannya. "Sehingga tentu kalau kita menjaga soliditas dan konsolidasi, agenda-agenda ini bisa berjalan secara baik," ujarnya.

    Sebelumnya, wacana percepatan Munas Golkar menguat. Berdasarkan keputusan Munaslub Golkar sebelumnya, Munas Golkar selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2019. Namun, politikus senior Golkar Yorrys Raweyai menilai, pelaksanaan Munas harus dipercepat.

    Menurut Yorrys, struktur-struktur baru Golkar harus dibentuk sebelum presiden terpilih dilantik dan menyusun kabinet pada Oktober mendatang. Sehingga, kata dia, partai bisa menentukan kader-kadernya yang akan diajukan untuk duduk di kabinet.

    Desakan-desakan untuk mempercepat Munas juga muncul dari organisasi pemuda Partai Golkar. Tokoh Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Abdul Aziz mengatakan, dorongan ini tak terlepas dari kekecewaan kelompoknya atas perolehan suara Golkar dalam Pemilu 2019.

    Baca: Bamsoet dan Airlangga Masuk Bursa Calon Kuat Ketum Golkar

    "Golkar kehilangan 1,2 juta lebih pemilih dan 6 kursi di DPR RI, terendah dalam sejarah pemilu kapan pun dan berada di peringkat ke-3, di bawah Gerindra," kata Aziz.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.