TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepemimpinan Partai Golkar harus diperkuat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengutip pernyataan Jokowi itu usai melakukan pertemuan dengan presiden dan pimpinan DPD tingkat satu se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2019.
Baca juga: Partai Golkar, Manuver Menggoyang Airlangga Hartarto Kian Kencang
Menurut Airlangga, Jokowi enggan ikut campur masalah internal partai mengenai penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Salah satu agenda dalam munaslub itu ialah memilih ketua umum partai.
Sesuai agenda politik partai, Airlangga mengatakan penyelenggaraan munas jatuh pada Desember 2019. Jokowi, kata Airlangga, meminta partainya untuk tetap berkonsolidasi dan menjaga soliditas dalam menghadapi agenda politik ke depannya. "Sehingga tentu kalau kita menjaga soliditas dan konsolidasi, agenda-agenda ini bisa berjalan secara baik," ujarnya.
Airlangga memastikan untuk maju dalam pemilihan ketua umum Golkar di Munas pada Desember mendatang. Ia juga mengklaim telah mengantongi sejumlah dukungan dari pimpinan Golkar di daerah.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pimpinan Golkar daerah juga menginginkan kepemimpinan di tingkat pusat harus diperkuat. "Dan tentunya bagi kami DPD I adalah sinyal positif untuk memberikan penguatan terhadap kepemimpinan Pak Airlanggga Hartarto," kata Dedi.
Sebelumnya, wacana percepatan Munas Golkar menguat. Berdasarkan keputusan Munaslub Golkar sebelumnya, Munas Golkar selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2019. Namun, politikus senior Golkar Yorrys Raweyai menilai, pelaksanaan Munas harus dipercepat.
Menurut Yorrys, struktur-struktur baru Golkar harus dibentuk sebelum presiden terpilih dilantik dan menyusun kabinet pada Oktober mendatang. Sehingga, ujar dia, partai bisa menentukan kader-kadernya yang akan diajukan untuk duduk di kabinet.
