Wakil Ketua Komisi I DPR Dukung Polri Pantau Grup WhatsApp

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi WhatsApp

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha mendukung Polri memantau percakapan di grup perpesanan WhatsApp. Upaya ini, kata dia, dilakukan untuk mencegah hoaks.

Baca: SafeNet Pertanyakan Dasar Hukum Polisi Pantau Grup WhatsApp

"Saya mendukung upaya Polri apabila itu dimaksudkan untuk mencegah hoaks dan tindakan-tindakan penghasutan," ujar Satya saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019. Meski begitu, menurut Satya, Polri juga perlu melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara dalam pelaksanannya.

Satya menjelaskan, Komisi I sebelumnya pernah melakukan kunjungan ke kantor WhatsApp di Washington DC, Amerika Serikat, pada Desember 2018. Saat itu, kata dia, pihaknya meminta pihak WhatsApp dan Facebook bisa melakukan screening terhadap konten-konten berita bohong atau hoaks. "Mereka akan mengusahakan, namun belum maksimal," ucap Satya.

Sebelumnya, Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Polri berencana memantau grup-grup WhatsApp. Polisi berdalih patroli itu hanya dilakukan di grup WhatsApp yang terindikasi menyebarkan kabar bohong atau hoaks.

Langkah Polri untuk melaksanakan patroli siber dicetuskan usai menangkap tersangka penyebaran hoaks yang disebarkan melalui grup WhatsApp yakni YM, 32 tahun, warga Depok. Polisi menyangka YM menyebar hoaks mengenai percakapan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hoaks tersebut membuat seolah-olah keduanya telah merekayasa kasus dugaan rencana pembunuhan oleh Kivlan Zen.

Berbeda dengan Satya, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju menolak rencana Polri tersebut. Dia mengatakan patroli kepolisian di aplikasi WhatsApp tidak boleh dilakukan.

"Enggak boleh dilakukan, karena objeknya jadi semua orang," ucap Anggara saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019. Ia mengatakan, patroli tersebut dapat menjurus pada pengawasan massal yang dikhawatirkan dapat menerobos ruang privat.

Baca: Patroli Siber Polri Pantau Grup WhatsApp yang Sebar Hoaks

Anggara menuturkan, pemeriksaan grup WhatsApp baru bisa dilakukan jika ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran hukum terlebih dahulu. "Harus ada indikasi kejahatan," kata dia.






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

2 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

6 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

8 jam lalu

2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

Maladi menambahkan saat ini sudah tiga dari empat kru helikopter Polairud yang berhasil ditemukan.


Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

18 jam lalu

Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan menyisir lagi jenis dana hibah yang masuk APBD DKI 2023.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

21 jam lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

21 jam lalu

Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

Mabes Polri menggelar rapat koordinasi dengan PSSI dan PT LIB membahas kelanjutan kompetisi Liga 1.


Dua Jenazah Kru Helikopter Polairud yang Jatuh di Belitung Timur Dibawa ke Jakarta Besok

22 jam lalu

Dua Jenazah Kru Helikopter Polairud yang Jatuh di Belitung Timur Dibawa ke Jakarta Besok

Dua korban jatuhnya helikopter Polairud NBO-105 / P-1103 Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri segera dibawa ke Jakarta.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

23 jam lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

1 hari lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

1 hari lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.