Jokowi Lebaran di Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kedua kanan) menerima pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional Ke-7 di Turki, Syamsuri Firdaus (kedua kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019. Saat ini Syamsuri mengenyam pendidikan S1 di jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Jokowi (kedua kanan) menerima pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional Ke-7 di Turki, Syamsuri Firdaus (kedua kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019. Saat ini Syamsuri mengenyam pendidikan S1 di jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi rencananya akan berlebaran di Jakarta. "Saya lebaran di Jakarta," katanya di Stasiun Senen, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.

    Baca juga: Jokowi Cek Arus Mudik di Stasiun Senen

    Jokowi menuturkan ia akan mengadakan open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah selesai bersilaturahmi dengan warga Jakarta, barulah ia pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah.

    "Setelah di Jakarta rampung baru ke Solo," tuturnya.

    Namun Jokowi masih merahasiakan di mana ia akan menunaikan salat Idul Fitri. Menurut dia, ia bisa saja salat di Bogor atau di Jakarta.

    Selama lima tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi selalu berganti-ganti daerah dalam merayakan Idul Fitri. Pada 2015 ia berlebaran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

    Baca juga: Sambut Lebaran 2019, Jokowi Rapikan Rambut ke Pencukur Langganan

    Satu tahun kemudian, Jokowi memilih Kota Padang sebagai tempatnya merayakan Idul Fitri. Pada 2017 barulah Jokowi berlebaran di Jakarta.

    Sementara itu, pada 2018 Jokowi memilih berlebaran di Kota Bogor. Ia juga menggelar open house di Istana Bogor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.