KPK Sita Duit Ratusan Juta dalam OTT Pejabat Imigrasi NTB

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita duit ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Imigrasi di Nusa Tenggara Barat. KPK menduga uang itu terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

    Baca: KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Pegawai Imigrasi di NTB

    "Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dikonfirmasi, Selasa, 28 Mei 2019.

    KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah NTB sejak Senin malam, 21 Mei 2019. Dalam operasi itu, KPK menangkap delapan orang. Mereka adalah pejabat dan penyidik Imigrasi, serta pihak swasta. Delapan orang itu kini masih diperiksa di Polda NTB.

    Baca: Pejabat dan Penyidik Imigrasi Terjaring OTT KPK di NTB

    Laode mengatakan, sesuai hukum acara, KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yg diamankan. Informasi lebih lengkap, kata dia, akan disampaikan saat konferensi pers di KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.