Polri Tampik Isu Pilih Kasih Usut Kasus Hukum Selama Pemilu

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir (tengah) bersama kuasa hukumnya Kapitra Ampera (kiri), memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Bareskrim Polri, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir (tengah) bersama kuasa hukumnya Kapitra Ampera (kiri), memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Bareskrim Polri, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal membantah institusinya pilih kasih dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dia mengutarakan hal itu berkaitan dengan munculnya isu Polri yang condong ke salah satu kubu ketika melakukan penindakan saat Pemilu 2019. 

     
     
     

    Baca Juga: Polri Bakal Jemput Paksa Bachtiar Nasir Ketika Tiba di Indonesia

     
     

    Dalam pekan ini, sejumlah nama sepeti Lieus Sungkharisma, Permadi, Haikal Hassan, Bachtiar Nasir, dan Eggi Sujana, masuk dalam radar polisi. Bachtiar dan Eggi bahkan telah menjadi tersangka. Kedua tokoh itu diketahui berafiliasi dengan pasangan  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Salah satu tudingan itu datang dari calon Wakil Presiden Sandiaga Uno ketika mengomentari penetapan tersangka Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif oleh kepolisian. Menurut Sandi, kasus mempertegas persepsi masyarakat bahwa hukum digunakan untuk memukul lawan dan melindungi kawan.

    "Hukum itu tidak tegak lurus tapi justru tebang pilih," kata Sandiaga di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu, 13/5. Slamet Ma'arif saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Surakarta, Jawa Tengah, dalam kasus kasus pelanggaran jadwal kampanye.

    "Sama sekali tidak ada tebang pilih," kata Iqbal di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 17 Mei 2019. Dia memastikan Polri dalam menjalankan proses hukum sudah sesuai dengan koridor perundang-undang. Tidak sembarang dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

    "Minimal ada dua alat bukti yang cukup, begitu kan? Baru kita melakukan penetapan tersangka. Sekarang, kita lebih over estimate lagi. Tidak dua tetapi bisa tiga bisa empat (alat bukti),” kata Iqbal.

    Dia mengatakan pencarian barang bukti yang kuat merupakan keharusan dan diatur dalam Undang-Undang. Apalagi, hal itu akan dijadikan alat untuk proses pembuktian di Pengadilan.  "Bukan hanya menetapkan tersangka, tetapi nanti kami akan di-challenge di pengadilan. Saya kira dalam penegakan hukum dari dulu sampai sekarang, polri tetap mengedepankan pembuktian secara ilmiah," ucap Iqbal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.